"Pemerintah perlu menjaga optimisme masyarakat, optimisme rakyat, agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah harus cermat menggali seluruh sumber pendapatan negara dan menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran," ujar Hery.
Dia lalu menjelaskan, kajian yang menjadi landasan rekomendasi ini menggunakan metode survei yang dilakukan pada periode 8 - 12 Agustus 2022 dengan cara wawancara langsung terhadap 781 responden di 31 provinsi. Para responden tersebar di 38 kota dan 6 kabupaten di SPBU dengan pengambilan sampel secara puprosive random sampling.
Responden yang disurvei merupakan pengendara mobil pribadi di bawah 1.500 cc, pengendara angkutan umum, pengendara angkutan barang, dan sepeda motor di bawah 250 cc. Selain itu juga ada responden yang merupakan petugas SPBU yang mendapat penugasan implementasi aplikasi MyPertamina dengan jumlah sebanyak 66 petugas.
Dari situ, dia mendapatkan data bahwa 76,4 persen responden merupakan konsumen jenis BBM Pertalite dan 21,4 persen Solar. Adapun profesi responden 38,4 persennya adalah supir, 20,3 persen usaha sendiri, dan 17 persen karyawan swasta. Pendapatan mereka 58 persennya bergaji di bawah Rp 4,5 juta dan 14 persen di atas Rp 4,5 juta sampai Rp 7 juta.
"Mayoritas responden, 82 persennya, adalah pekerja dengan penghasilan berkisar Rp 500.000 sampai Rp 4,5 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden konsumen SPBU didominasi oleh golongan masyarakat menengah ke bawah," kata Hery lebih jauh soal hasil survei cepat yang dilakukan Ombudsman soal BBM subsidi.
Baca: Skema Pensiunan PNS Bebani Negara Rp 2.800 Triliun, Sri Mulyani: Reform Jadi Sangat Penting
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
