Lebih jauh Arifin menjelaskan pemerintah terus mengkaji situasi riil konsumsi BBM bersubsidi. Hal ini dilakukan sembari menghitung potensi penambahan kuota bahan bakar pada akhir tahun ini.
PT Pertamina Patra Niaga sebelumnya menghitung permintaan untuk JBT solar mencapai 17,2 juta kiloliter dan JBKP Pertalite di angka 28,4 juta kiloliter. Sementara kuota tersedia untuk JBT solar hanya berada di angka 14,9 juta kiloliter dan JBKP Pertalite sekitar 23,05 juta kiloliter. Dengan begitu, ada kesenjangan ketersediaan kuota yang cukup lebar hingga 7,65 kiloliter pada paruh kedua tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya kembali meminta agar PT Pertamina (Persero) bisa mengendalikan volume penyaluran BBM bersubsidi. Dengan begitu, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa tetap terjaga.
"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya, jadi supaya APBN tidak terpukul," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2022.
Dengan tak terkendalinya penjualan BBM bersubsidi, menurut dia, alokasi subsidi dan kompensasi energi dapat melebihi dari pagu anggaran APBN yang sebesar Rp 502 triliun pada tahun ini. "Meskipun APBN-nya bagus, surplus sampai Juli, tapi tagihannya nanti kalau volumenya tidak terkendali akan semakin besar di semester dua," ucap Sri Mulyani.
BISNIS
Baca: Sri Mulyani Kembali Minta Pertamina Kendalikan Penjualan BBM Bersubsidi: Supaya APBN Tak Terpukul
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
