Anggota Dewan Sepakat Masalah Surat Pertamina Selesai
Senin, 23 Februari 2009 16:28 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Energi dan Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat masalah surat protes Pertamina tentang jalannya rapat dengar pendapat pada 10 Februari lalu telah selesai. "Masalah ini sudah selesai," ujar anggota dari Fraksi Golkar Syamsul Bachri, Senin (23/2), dalam rapat klarifikasi dengan Pertamina di Jakarta.
Ia mengatakan usulan anggota komisi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon agar Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberikan sanksi bagi direksi Pertamina merupakan pendapat pribadi. "Itu pendapat pribadi Effendi Simbolon. Anggota sepakat masalah ini sudah selesai. Jangan jadi polemik lagi," katanya.
Rapat klarifikasi yang berjalan satu jam dari pukul 15.30 WIB tadi selesai dengan kesepakatan kedua pihak untuk berdamai. Hadir dalam rapat itu seluruh jajaran komisaris dan direksi Pertamina, kecuali Komisari M. Abduh.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 hari lalu
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
6 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.