TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 28 April 2022 mencapai Rp 70,37 triliun. Angka itu setara dengan 15,4 persen dari alokasi anggaran PEN 2022 sebesar Rp 455,62 triliun.
“Khusus di klaster Penanganan Kesehatan, realisasinya tercatat sebesar 9,7 persen atau sebanyak Rp 11,87 triliun dari alokasi sebesar Rp 122,54 triliun,” kata Airlangga di Jakarta, Senin, 9 Mei 2022.
Adapun kinerja realisasi anggaran Program PEN, terutama didorong oleh klaster Perlindungan Masyarakat yang telah terealisasi sebesar 31,8 persen atau sebesar Rp 49,27 triliun dari alokasi anggaran sebesar Rp 154,76 triliun.
Realisasi program Bantuan Sosial (Bansos) yang sudah berjalan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 14,15 triliun (10 juta KPM), Kartu Sembako Rp 18,8 triliun (18,8 juta KPM), BLT Minyak Goreng Rp 5,8 triliun (19,3 juta KPM), BLT Desa Rp 7,47 triliun (6,12 juta KPM), BT-PKLWN Rp 1,7 triliun dan Kartu Prakerja Rp 1,4 triliun.
Airlangga mengklaim realisasi anggaran PEN ini cukup baik, di antaranya untuk insentif tenaga kesehatan dan pembayaran klaim pasien, serta insentif perpajakan kesehatan. "Sedangkan, untuk program Perlindungan Masyarakat sudah terealisasi Rp 49,27 triliun atau 32 persen, yang terdiri dari PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, dan BT-PLKWN, serta Kartu Prakerja,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi untuk Penguatan Pemulihan Ekonomi tercatat sebesar 5,2 persen atau sebanyak Rp 9,22 triliun dari pagu Rp 178,32 triliun, baik di sektor pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, dukungan korporasi dan UMKM, serta perpajakan.
Ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memberi catatan bahwa ke depan terkait dengan energi dan pangan perlu diperhatikan. "Demikian pula terkait dengan dibentuknya Satgas, diperlukan untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan, yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), untuk betul-betul diawasi,” tutur Airlangga.
