Parlemen dunia akan mendukung dengan menerbitkan resolusi untuk mendesak pemerintah setiap negara supaya bertindak lebih konkret dan tegas dalam merealisasikan pendanaan transisi energi.
Politikus Partai Demokrat tersebut mengakui, pandemi Covid-19 telah memundurkan semua komitmen internasional, termasuk komitmen pendanaan transisi energi dan target-target pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Tapi, setelah dua tahun lebih berjalan, pandemi mulai berubah menjadi endemi, dan parlemen meminta negara-negara kembali ke komitmen semula.
Sidang IPU ke-144 dihadiri oleh anggota parlemen dari 115 negara, 33 orang ketua parlemen, dan sekitar 1.000 orang anggota delegasi. Mengusung tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change’, sidang kali ini akan mencari solusi untuk mengatasi perubahan iklim, pandemi Covid-19, SDGs, kesetaraan gender, demokrasi dan hak asasi manusia, serta perdamaian dunia.
Para anggota parlemen juga berencana membahas isu invasi Rusia ke Ukraina sebagai emergency item.
Indonesia pada tahun 2016 telah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen penurunan emisi karbon. Pemerintah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
Sektor strategis yang mendapat prioritas adalah sektor kehutanan, energi, dan transportasi yang mencakup 97 persen dari total target penurunan emisi Indonesia. Pada akhir tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kebutuhan pembiayaan transisi menuju ekonomi hijau atau rendah karbon di Indonesia mencapai lebih dari Rp 3.500 triliun.
Baca: Belum Laku, Aset Kasus BLBI Milik Tommy Soeharto dan Lippo Akan Dilelang Kembali
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
