TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Chusni melaporkan dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia ke Komisi Kesehatan DPR. Sumber kebocoran saat ini diduga berasal dari BPJS Kesehatan.
"Sejak adanya kebocoran, kami sudah koordinasi," kata Chusni dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021.
Koordinasi dilakukan dengan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tujuannya untuk menelusuri dan mengevaluasi manajemen pengamanan data dan manajemen insiden di BPJS.
Selain itu, mereka juga mengevaluasi struktur organisasi sistem informasi di BPJS Kesehatan. Terakhir, evaluasi terhadap penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi di lembaga tersebut.
Sebelumnya, kabar soal kebocoran ini mencuat pada 20 Mei 2021. Data tersebut disebut telah bocor dan diperjualbelikan di Raid Forums oleh akun reseller bernama Kotz. Kini, keduanya telah diblokir oleh Kominfo.
Pada 21 Mei 2021, Kominfo menyatakan data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data. Tapi, Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.
"Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi.
Kini, polisi sudah menyelidiki kasus ini. Selain itu dalam waktu dekat, Chusni menyebut DJSN dan BSSN juga akan bertemu. Mereka akan membicarakan penguatan tata kelola informasi yang lebih aman di BPJS Kesehatan, usai kejadian kebocoran data ini.
Baca: Data 279 Juta Penduduk Diduga Bocor, BPJS Watch: Ada Kemungkinan Orang Dalam
