TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM akan efektif menekan mobilisasi masyarakat di lingkup mikro. Pemerintah sebelumnya telah memperpanjang PPKM selama 14 hari hingga 22 Maret.
“PPKM ini kan membatasi mobilitas bagi mereka yang terkena atau yang positif. Jadi kedisiplinan di hulu, kita berharap dengan tracing dan tracking lebih kuat, mereka (warga) yang kena agar tak berkeliaran,” kata Airlangga dalam acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana 2021 di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
Menurut Airlangga, PPKM skala mikro membantu mengurangi penyebaran Covid-19 dengan tetap menjaga agar sektor-sektor tertentu tetap berjalan. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki sifat yang dinamis sesuai dengan kondisi masyarakat di level desa, kelurahan, kecamatan, hingga tiga kota.
Seiring dengan kebijakan pembatasan pergerakan warga, Airlangga mengatakan pemerintah terus meningkatkan 3T atau testing, tracing, dan treatment atau pengetesan, pelacakan, dan penanganan. Di samping itu, pemerintah akan mempercepat program vaksinasi.
Selain vaksin program Kementerian Kesehatan, pemerintah memberikan izin pelaku usaha untuk melaksanakan program vaksin gotong royong dengan konsep pembiayaan mandiri melalui perusahaan. Vaksin gotong royong membuka kesempatan bagi perusahaan menggelar vaksin gratis untuk karyawannya. Beban anggaran vaksinasi itu seluruhnya ditanggung korporasi.