Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua LPS Yakin Titik Terburuk Ekonomi RI Sudah Lewat

Reporter

image-gnews
Purbaya Yudhi Sadewa. Maritim.go.id
Purbaya Yudhi Sadewa. Maritim.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai perekonomian Indonesia sudah mulai keluar dari titik terburuknya. Hal tersebut tampak dari sejumlah indikasi perbaikan ekonomi.

"Kalau kita jaga tren seperti ini, kita bisa bilang titik terburuk dari downturn ekonomi kita sudah lewat," ujar Purbaya dalam webinar, Selasa, 24 November 2020.

Indikasi tersebut misalnya naiknya Purchasing Managers' Index yang sempat turun beberapa waktu sebelumnya, membaiknya penjualan kendaraan bermotor, serta naiknya sektor retail. Dengan demikian, ia meyakini bahwa kepercayaan dunia usaha mulai mengalami perbaikan.

Perekonomian Indonesia, menurut Purbaya, sempat turun akibat kebijakan pembatasan di tengah pandemi. Pembatasan ini membuat indeks konsumsi turun signifikan. Namun, berdasarkan data yang ia kantongi, ketika pembatasan itu dilonggarkan, maka konsumsi pun naik kembali.

"Jadi konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh cara pemerintah melakukan respons terhadap penyebaran virus ini, bukan karena daya beli masyarakat kurang, tapi karena waktu ditutup masyarakat tidak bisa berbelanja," ujarnya. Ia menyakini kebijakan yang baik dari pemerintah akan bisa menjaga pertumbuhan ekonomi.

Purbaya melihat pertumbuhan ekonomi kuartal III mulai tumbuh di kisaran 5 persen dibanding kuartal sebelumnya. Artinya, ia mengatakan bisa saja Indonesia sekarang sudah keluar dari kondisi resesi dengan tren ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Di Forum AIFED, Sri Mulyani Sebut Fragmentasi Ekonomi Dunia Semakin Meningkat

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengisi acara pembukaan Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Di Forum AIFED, Sri Mulyani Sebut Fragmentasi Ekonomi Dunia Semakin Meningkat

Sri Mulyani mengatakan telah terjadi perubahan cara pandang dalam memandang proses hubungan internasional, perdagangan.


OJK Cabut Izin BPR Persada Guna, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah

2 hari lalu

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tempo/Tony Hartawan
OJK Cabut Izin BPR Persada Guna, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Persada Guna di Pasuruan, Jawa Timur, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023.


DPR Setujui 7 Nama Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, Berikut Selengkapnya

3 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui 7 Nama Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan, Berikut Selengkapnya

Rapat paripurna ke-10 DPR RI menyetujui 7 anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan atau BS LPS periode 2023-2028


OJK Sebut Bakal Pangkas Sekitar 600 BPR: Tidak Ada Izin Baru

3 hari lalu

Gedung OJK, Jakarta.
OJK Sebut Bakal Pangkas Sekitar 600 BPR: Tidak Ada Izin Baru

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini jumlah BPR dinilai terlalu banyak, sehingga menimbulkan berbagai masalah tersendiri.


2 BPR Dicabut Izin Usahanya, OJK: Penyelesaian Hak dan Kewajiban Dilakukan Tim Likuidasi

3 hari lalu

Gedung OJK. Google Street View
2 BPR Dicabut Izin Usahanya, OJK: Penyelesaian Hak dan Kewajiban Dilakukan Tim Likuidasi

OJK telah mencabut izin usaha Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dan PT BPR Indotama UKM Sulawesi sebagai bentuk penegakan hukum.


110 Pelaku Pasar Modal Kena Sanksi Administrasi dan Denda Rp 65,7 Miliar

3 hari lalu

Logo OJK. (ANTARA/HO-OJK)
110 Pelaku Pasar Modal Kena Sanksi Administrasi dan Denda Rp 65,7 Miliar

OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal kepada 110 pihak sepanjang 2023.


Gubernur Kepri Tetapkan UMK, Upah Batam Tembus Rp 4.6 Juta

6 hari lalu

Bebeperapa pengunjung bersantai di Jembatan Barelang Kota Batam. (TEMPO.CO/Yogi Eka Sahputra)
Gubernur Kepri Tetapkan UMK, Upah Batam Tembus Rp 4.6 Juta

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2024.


Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tertinggi di Sumatera, Sekda: Tumbuh Stabil Sebesar 5,08 Persen

7 hari lalu

Pekerja melakukan pengecatan menara jembatan Ampera di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 27 Juli 2023. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumsel melakukan pengecatan ulang Jembatan Ampera yang mulai memudar. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Pertumbuhan Ekonomi Sumsel Tertinggi di Sumatera, Sekda: Tumbuh Stabil Sebesar 5,08 Persen

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera.


Menkeu Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Butuh Perubahan: Masih Terjebak di Sektor Jasa

8 hari lalu

Menkeu Sri Mulyani Sebut Perekonomian Indonesia Butuh Perubahan: Masih Terjebak di Sektor Jasa

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, perekonomian di Indonesia perlu mengalami perubahan. Saat ini perekonomian Indonesia masih terjebak pada sektor jasa.


Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Tahun Depan Tetap Longgar, Apa Saja?

8 hari lalu

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan
Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Tahun Depan Tetap Longgar, Apa Saja?

Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar pada tahun 2024 mendatang.