TEMPO.CO, Jakarta - PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan dana Rp 80,5 triliun untuk pembangunan proyek Tol Trans Sumatera tahap pertama agar kondisi keuangan BUMN ini dalam keadaan sehat.
“Kekurangannya adalah Rp 80,5 triliun. Ini kami harap bisa kami terima awal 2023 karena fisiknya 2022 akhir akan selesai,” kata Direktur Utama HK Budi Harto ketika rapat virtual dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa, 17 November 2020.
Dalam pemaparannya, Budi menjelaskan kekurangan pendanaan itu dengan asumsi BUMN Karya ini mendapatkan dukungan Badan Layanan Umum (BLU) yang akan dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 19 triliun dalam empat tahun.
Adapun kebutuhan pendanaan Tol Trans Sumatera tahap I, kata dia, baik di lima ruas tol sudah beroperasi sepanjang 513 kilometer dan delapan ruas tol dalam proses konstruksi sepanjang 643 kilometer itu mencapai Rp152 triliun.
Kemudian, lanjut dia, ada dukungan konstruksi Rp 15 triliun sehingga total seluruhnya untuk tahap I mencapai Rp 168,24 triliun.
“Kebutuhan likuiditas yang kami perlukan Rp 120 triliun, sudah tersedia sampai tahun 2020 Rp 39,7 triliun, di mana Rp 27 triliun adalah PMN. Kami juga melakukan pinjaman Rp 31 triliun, jadi kami masih perlukan PMN Rp 80,5 triliun,” katanya.
