TEMPO.CO, Jakarta – Fraksi PDIP dan Partai Gerindra memperingatkan pemerintah atas dampak penambahan utang negara dalam pelaksanaan anggaran 2021. Kedua fraksi meminta pemerintah memikirkan sumber pendapatan lain selain utang untuk membiayai belanja negara.
“Agar pemerintah memperhatikan manajemen risiko fiskal atas penerimaan pajak yang tidak dapat mencapai target yang disertai dengan kebijakan penyesuaian belanja sehingga pembiayaan tidak saja melalui utang,” tutur Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dalam rapat paripurna masa persidangan I 2020, Selasa, 29 September 2020.
Fraksi partai banteng berpendapat pemerintah harus bisa mengendalikan defisit APBN pada 2021 agar kondisi fiskal negara tetap terjaga. Sedangkan Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah mencari pembiayaan alternatif di luar utang.
Fraksi menganggap pembiayaan kegiatan melalui utang akan menjebak negara pada siklus berutang. “Pemerintah harus mencari alternatif solusi agar bisa keluar dari praktik pembiayaan utang yang membawa kita pada siklus berutang untuk membayar utang,” kata Said yang membacakan pandangan dari Gerindra.
Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat posisi utang pemerintah per Juli 2020 sebesar Rp5.434,86 triliun. Utang negara naik Rp 170,79 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp5.264,07 triliun. Sedangkan pada Agustus 2020, utang negara bertambah lagi menjadi Rp 5.594,93 triliun atau 34,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
