TEMPO.CO, Jakarta - Polemik proyek pengurangan dokumen kertas (paperless) antara Perum Percetakan Uang Republik (Peruri) dan PT Pertamina sampai ke DPR. Sejumlah anggota Komisi BUMN pun kemarin mencecar Dirut Peruri Dwina Septiani Wijaya soal proyek yang diungkap oleh Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu.
Tempo mengumpulkan sejumlah fakta dan kejadian dari polemik ini, berikut di antaranya:
1. Video 6 Menit
Polemik bermula dari beredarnya video berdurasi 6 menit 39 detik di media sosial pada 14 September 2020. Dalam video viral itu, Ahok menyebut Perum Peruri yang mematok Rp 500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina.
Permintaan Peruri dinilai sebagai hal yang tak masuk akal dan hanya ingin mencari uang. “Itu sama aja udah dapat Pertamina, enggak mau kerja lagi. Mau tidur sepuluh tahun jadi ular sanca, jadi ular piton,” kata Ahok dalam video.
2. Tanggapan Direksi
15 September 2020, juru bicara Pertamina Fajriyah Usman memberikan respons. Tapi, Ia sama sekali tidak menyinggung soal proyek dengan Peruri ini. Fajriyah hanya menjelaskan bahwa manajemen Pertamina menghargai pernyataan Ahok. "Sebagai Komisaris Utama Pertamina, memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," kata dia.
Fajriyah menerangkan bahwa koordinasi dan komunikasi dengan komisaris, serta stakeholder terus dilakukan. "Agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," kata dia.
3. Urusan B2B
16 September 2020, Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menilai penyataan Ahok dalam video pendek yang kemudian berkembang viral itu merupakan urusan internal perusahaan pelat merah tersebut. Hal itu sekaligus sebagai ruang bagi komisaris dan direksi untuk berkomunikasi.
“Ya B2B (business to business) itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN. Bagi kami kementerian (BUMN) itu kantong kiri, kantong kanan. Silakan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B,” kata stafsus Erick Thohir tersebut.
