TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 yang mengalami kontraksi hingga mencatat minus 5,32 persen.
Menurut Jokowi, sektor pariwisata dan penerbangan menyumbang cukup banyak dalam kontraksi ini. Selama pandemi Covid-19, kata Jokowi, dua sektor ini sangat terdampak.
Baca Juga:
"Pada triwulan II, wisatawan mancanegara yang ke Indonesia berjumlah 482 ribu. Dan angka ini turun 81 persen quarter to quarter dan turun 84 persen year-on-year. Artinya memang terkontraksi sangat dalam," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Kamis, 6 Agustus 2020.
Kendati demikian, kata Jokowi, hal ini tak akan membuat pemerintah patah arang menggenjot pertumbuhan ekonomi. "Menurut saya, ini justru menjadi momentum konsolidasi, transformasi di bidang pariwisata dan penerbangan melalui penataan yang lebih baik, rute penerbangan, penentuan hub, super hub dan kemungkinan penggabungan menyatukan BUMN penerbangan dan pariwisata sehingga arahnya semakin kelihatan," ucapnya.
Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini merupakan yang pertama kalinya sejak periode 1998 atau ketika Indonesia mengalami krisis finansial Asia. Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2020 tercatat mencapai 2,97 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa saat ini tak terjadi resesi ekonomi secara teknikal. Bahwa pertumbuhan ekonomi nasional per kuartal II tahun 2020 mengalami kontraksi atau minus 5,32 persen, menurut dia, baru terjadi sekali dalam hitungan satu tahun belakangan.
"Sebetulnya kalau dilihat secara year on year (yoy), belum (resesi secara teknikal) karena ini pertama kali Indonesia mengalami kontraksi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers daring bersama KSSK, Rabu, 5 Agustus 2020. Sementara yang disebut resesi adalah jika pertumbuhan di dua kuartal berturut-turut tercatat negatif.
Lebih jauh Sri Mulyani menyatakan, kontraksi pertumbuhan ekonomi yang melampaui proyeksi pemerintah sebelumnya itu bakal menjadi pemicu agar seluruh pemangku kebijakan berupaya lebih keras. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya tak negatif.
ANTARA
