TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk merealokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD). Demi menangkis dampak wabah corona, Jokowi meminta APBN dan APBD diprioritaskan untuk tiga hal.
"Saya sudah minta saya perintahkan dilakukan 'refocussing' dan realokasi di belanja APBN dan belanja APBD di daerah-daerah. Saya sudah minta fokus 3 hal saja, yaitu pertama bidang kesehatan terutama dalam upaya pengendalian corona, kedua 'social safety net', bansos-bansos dan ketiga berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK," kata kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat 20 Maret 2020.
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik "Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19" yang dilangsungkan melalui "video conference" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otorita Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah dan para pejabat terkait lainnya.
"Saya perintahkan kepada semua menteri dan pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas. Banyak sekali, anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, pembelian barang-barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," Presiden Jokowi menekankan.
Presiden juga meminta agar para menteri, gubernur, bupati dan wali kota memperhatikan daya beli masyarakat. "Daya beli masyarakat harus betul-betul jadi perhatian kita terutama rakyat kecil, arahkan anggaran itu ke sana. Jadi anggaran-anggaran harus
