TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA), Carmelita Hartoto, mengeluhkan banyaknya instansi petugas keamanan di lautan. Ia menilai hal itu mengganggu pekerjaan mereka dan berdampak pada pengeluaran biaya logistik yang lebih besar.
"Adanya Bakamla (Badan Keamanan Laut), adanya KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai ) dan Polair (Kepolisian Perairan), kami berharap presiden mau memberikan satu penegak hukum saja," katanya usai menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
Menurut dia, asosiasi pengusaha pelayaran ingin penegak hukum di perairan cukup dilakukan oleh KPLP yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. "Yang mungkin me-report langsung kepada presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," ucap dia.
Carmelita bercerita selama ini banyak kapal milik anggotanya yang sering diberhentikan oleh aparat hukum yang berbeda-beda saat sedang berlayar. Hal ini membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih tinggi.
"Mestinya kami tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan karena stop-stop," ujarnya.
Ia menuturkan, Presiden Jokowi merespons keluhan para pengusaha ini. Jokowi berjanji segera memprosesnya. "Semua langsung direspon dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti," kata Carmelita.
