TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara menanggapi tudingan sejumlah pihak terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) belakangan ini. Hal ini dilakukan setelah beberapa pihak meragukan keabsahan penghitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis lembaga pemerintah non-kementerian ini.
Sri Mulyani menegaskan BPS sebagai lembaga independen dan lembaga itu tak memanipulasi data pertumbuhan ekonomi. "Pemerintah tidak pernah campur tangan dalam hal statistik. BPS independen dan bereputasi,” ujar Menkeu dalam sebuah wawancara telepon dari Dubai, seperti dilansir melalui Bloomberg, Kamis, 7 November 2019.
BPS sebelumnya pada Selasa lalu menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal ketiga tahun 2019 berada pada angka 5,02 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi untuk dua kuartal berturut-turut sebelumnya tercatat 5,05 persen pada kuartal II/2019 dan 5,07 persen pada kuartal I/2019.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir mendorong keraguan mengenai keabsahannya dari sejumlah peneliti, termasuk Gareth Leather dari Capital Economics Ltd.
Leather mencurigai perihal stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 persen selama lima tahun terakhir. Dia pun mempertanyakan angka pertumbuhan pada kuartal ketiga tersebut.
Sri Mulyani memastikan adalah hal yang mustahil bagi Indonesia untuk berpikir tentang memalsukan data di era keterbukaan ini. Oleh karenanya, keraguan dari sejumlah analis terkait hal ini tidaklah masuk akal. “Ini akan mengikis kepercayaan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan-kebijakan kami. Saya menganggapnya sangat serius,” katanya.
Lebih jauh Sri Mulyani menjelaskan pertumbuhan telah bertahan di atas 5 persen dalam beberapa tahun terakhir karena konsumsi rumah tangga, yang berkontribusi 56 persen dari ekonomi, telah tumbuh lebih dari 5 persen. “Dengan impor mengalami kontraksi tajam pada kuartal ketiga, ekspor netto berubah positif sehingga mendorong pertumbuhan secara keseluruhan,” katanya.
Sri Mulyani juga mendorong BPS untuk mengundang lembaga-lembaga global meninjau metodologi lembaga pemerintah ini. “Kami sangat terbuka, kami sangat transparan tentang data, dan kami tidak pernah memiliki rekam jejak memalsukan data, baik dalam hal inflasi, PDB, ataupun tingkat pengangguran,” katanya.
BISNIS
