TEMPO.CO Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menjelaskan alasan pemerintah membangun sejumlah infrastruktur melalui utang. Penjelasan itu disampaikan Sri saat diberikan pertanyaan oleh Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, yang menjadi moderator diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2019. "Gampang jawabnya," kata Sri.
Baca juga: Dikritik Prabowo Soal Ketimpangan, Apa Jawaban Sri Mulyani?
Sri mencontohkan, proyek infrastruktur yang dibiayai dengan utang sebesar Rp 1 triliun, tapi memiliki nilai manfaat sebesar Rp 5 hingga Rp 10 triliun. Walau, pemerintah disebutkan harus menyicil utang Rp 300 triliun setiap tahun, Sri menyebut kemampuan Pendapatan Domestik Bruto atau PDB Indonesia jauh lebih besar lagi. PDB Indonesia saat ini tercatat sudah mencapai lebih dari US$ 1 triliun. "Kami bisa menghasilkan penerimaan untuk membayar utang," ujarnya.
Isu infrastruktur dan utang ini sebelumnya beberapa kali disinggung calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Ia berpendapat dalam membangun infrastruktur, pemerintah tidak harus mendanai dari utang luar negeri.
Menurut Sandi, boleh-boleh saja pemerintah membangun infrastruktur, namun harus melibatkan dunia usaha dan stake holder. Dan dalam membangun infrastruktur itu, kata Sandiaga, fokus pemerintah harus pada pembukaan lapangan pekerjaan, bukan menambah beban utang negara.
Apa jadinya jika proyek sama sekali dibangun tanpa utang? Jika demikian, kata Sri, maka proyek seperti Light Rail Transit (LRT) hingga jalan tol bisa saja selesai dalam waktu 15 tahun. Kemudian proyek satelit di Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo, kata Sri, jika tidak dibangun dengan metode Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU, juga akan selesai dalam waktu 15 tahun.
Dalam skema KPBU, pemerintah dan swasta patungan untuk membiayai suatu proyek infrastruktur. Bedanya, swasta-lah yang berutang ke bank jika dana internal mereka tidak cukup. "Sekarang hanya dalam waktu 2,5 tahun bisa rampung, masyarakat enggak mungkin kan nunggu 15 tahun?" kata Sri Mulyani.
Lalu, kata Sri, ada pula yang mengkritik bahwa infrastruktur yang dibangun tidak akan langsung bisa dirasakan manfaatnya pada perekonomian saat ini juga. Sri menyadari hal itu. Namun, kata dia, pemerintah harus melakukan investasi dari sekarang agar tidak tertinggal pada 5 hingga 10 tahun ke depan. "Jadi bisa saja membangunnya sekarang, hasilnya dirasakan kemudian," kata Sri.
Pada intinya, kata Sri, utang adalah salah satu instrumen yang benar-benar dijaga dengan hati-hati oleh pemerintah. Tapi di sisi lain, pemerintah sadar banyak proyek seperti pembangunan kampus hingga jalan tol akan menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada biayanya sendiri. "Tidak hanya rupiah, tapi juga manfaat sosialnya," kata Sri Mulyani.
