Menurut dia, tambahan anggaran tak hanya akan ditempatkan untuk program kerja Binkes. "Direktorat sarana atau angkutan multimoda juga punya program terkait keselamatan, seperti pemasangan marka jalan. Jadi (peningkatan anggaran) merata saja.
Risal menyebut anggaran baru akan dipakai untuk program yang ditunda, serta untuk memperkuat perencanaan lama. Akhir Juni lalu, misalnya, kementerian sudah menyumbang 5.000 unit jaket pelampung pada pelaku jasa penyeberangan di Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Rencana yang sama tengah dikembangkan ke lima daerah lain, seperti Kepulauan Riau dan Maluku Utara.
"Konsentrasi kami ke edukasi keselamatan di wilayah rawan, juga fasilitasi ramp check (uji kelaikan) angkutan umum," katanya
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, belum membeberkan tambahan dana yang direncanakan. Namun, dia tak menutup kemungkinan tambahan itu berasal dari pengaturan ulang anggaran eselon 1 kementerian. "Apakah mungkin ada pengurangan di ditjen lain, ada yang dikorbankan. Wewenangnya di menteri."
Menurut Budi, pagu anggaran indikatif pihaknya untuk 2019 sempat ditetapkan sebesar Rp 3,7 triliun. Namun, nilainya turun menjadi Rp 3,61 triliun usai rekomposisi bersama Kementerian Keuangan pada 19 Juli lalu.
