TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, menuturkan Indonesia mesti bersiap-siap menghadapi kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Khususnya, upaya-upaya Trump untuk mengatasi defisit neraca perdagangan.
"Kita harus bersiap, karena Amerika enggak main-main dalam persoalan ini," ujar Sofjan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.
Saat ini, AS tengah mengevaluasi sekitar generalized system of preferences (GSP) 124 produk Indonesia, termasuk tekstil, plywood, kapas ,dan beberapa hasil perikanan seperti udang serta kepiting. Walaupun bidikan utama AS sejatinya bukanlah Indonesia, melainkan Cina, Eropa, dan negara-negara yang memberi defisit lebih besar bagi neraca Amerika.
Baca: Perang Dagang, Donald Trump Bakal Larang Ekspor Teknologi ke Cina
Kalau Presiden Donald Trump jadi mencabut fasilitas bea masuk nol persen itu, Indonesia harus menggelontorkan duit USD 1,7-1,8 miliar per tahun "Kalau pun ditarik semua, kita cuma kena USD 1,7-1,8 miliar dari total USD 20 miliar trade kita dengan AS, tidak terlalu besar dampaknya," ujar Sofjan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.
Angka tersebut dihitung dari data total ekspor Indonesua dan kebijakan GSP berupa pajak nol persen untuk 124 produk Indonesia. Walau, ia yakin Negeri Paman Sam tidak bakal mencabut semua GSP produk Indonesia tersebut lantaran ada komoditas yang menjadi keperluan AS.
Berdasarkan catatan Sofjan, Indonesia memang mengalami surplus USD 9-10 miliar pada perdagangan dengan AS. Walau, AS pun tak bisa dibilang merugi.
"Sebenarnya kan banyak dari total itu Amerika untung karena juga dia banyak masuk disini," ujar dia.
Simak: Cina Raih Kemenangan Terbesar dari Pertemuan Kim Jong Un-Donald Trump
Sebelumnya, Pemerintah bakal mengirimkan tim ke Amerika Serikat guna membicarakan rencana Negeri Paman Sam meninjau kembali Generalized System of Preference (GSP) untuk beberapa produk Indonesia. Tim tersebut direncanakan diberangkatkan pada akhir Juli 2018.
"Kami akan kirim tim ke AS untuk negosiasi supaya fasilitas GSP kita tetap dipertahankan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan .
Oke mengatakan tim yang bakal dikirim ke negara Donald Trump terdiri dari berbagai kementerian, antara lain Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab atas produk pertanian. Namun, ia belum mau membicarakan lebih lanjut upaya pemerintah guna menghadapi ancaman perang dagang itu. Sebab, ihwal tersebut masih akan dirapatkan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran menterinya siang ini.
