TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan melakukan swastanisasi pada 10 Bandara dan 20 Pelabuhan di Indonesia. Budi mengatakan, swastanisasi tersebut bertujuan untuk efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
“Kami akan menswastakan 10 bandara dan 20 pelabuhan untuk diberikan kepada swasta. Agar bandara dan pelabuhan ini tidak makan APBN lagi,” kata Budi di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Selasa 10 Oktober 2017.
Budi mengatakan pemerintah akan mengalokasikan dana-dana APBN kepada pelabuhan dan bandara yang berada di daerah-daerah pinggir Indonesia. Selain itu, melalui swastanisasi ini pemerintah mengincar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain terkait efisiensi dana APBN, Budi mengatakan swastanisasi ini bermanfaat bagi operasional bandara dan pelabuhan ke depannya. Hal ini dikarenakan pihak swasta memiliki spesialis operator yang ahli di bidang transportasi udara dan laut.
Budi mengatakan swastanisasi bertujuan pula efisiensi sumber daya manusia. Menurut Budi, ada beberapa kepala bandara yang mengelola dua hingga tiga bandara sekaligus. Menhub berharap nantinya setiap kepala bandara hanya mengatur satu bandara saja. “Kami mengalokasikan sumber daya manusia di bandara yang tidak memiliki manajer,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya.
Bandara yang nantinya akan diswastanisasikan ada di kota Belitung, Bengkulu, Tjilik Riwut, Tarakan, Samarinda, Banyuwangi, Palu, Kendari, dan Jayapura. Sedangkan untuk pelabuhan di antaranya ada di kota Probolinggo, Bima, Sintete dan Waingapu.
ALFAN HILMI
