Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahmad Heryawan: Bonus Demografi Jangan Sampai Menjadi Petaka

image-gnews
Jabar Bonus Demografi, dok jabar
Jabar Bonus Demografi, dok jabar
Iklan

INFO JABAR- Sama dengan daerah lain, Jawa Barat saat ini menikmati bonus demografi, penduduk yang didominasi usia produktif. Terkait dengan hal ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan jumlah penduduk yang banyak di Jawa Barat harus menjadi potensi positif.  

"Fokus ke depan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) pembangunan kependudukan, jadi harus dirumuskan dengan baik. Laju pertumbuhan yang tinggi di Jabar  bukan berarti tidak tertangani dengan baik," kata Aher-sapaan akrab Gubernur Jabar, setelah melantik Sukaryo Teguh Santoso sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 4 Oktober 2017.

Aher menegaskan pembangunan kependudukan bukan hanya program keluarga berencana, angka kelahiran, dan alat kontrasepsi semata, tapi juga bagaimana membangun generasi masa depan dengan perencanaan yang baik. 

"Mari kita manfaatkan bonus demografi ini supaya tidak menjadi petaka, tapi menjadi keberkahan, kebaikan, serta bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Penduduk usia produktif, kata Aher, akan berdampak positif pada perekonomian dan pembangunan jika mereka dididik sehingga memiliki kapasitas serta keahlian. "Kita ingin penduduk yang banyak ini menjadi potensi positif, apalagi kependudukan saat ini menghadapi bonus demografi, 35 persen penduduk kita di usia produktif," ucapnya.

Baca Juga:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, sehebat apa pun pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pendidikan, juga kesehatan tidak akan bisa dinikmati masyarakat apabila kependudukan tidak tertata dengan baik. "Saya minta supaya koordinasi ditingkatkan dengan berbagai pihak supaya ada kesadaran penuh bahwa pembangunan kependudukan adalah hal yang sangat penting," tuturnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Teguh menuturkan pihaknya akan melanjutkan program kepemimpinan terdahulu, termasuk fokus pada pembangunan kependudukan. Teguh juga akan meningkatkan partisipasi keluarga berencana (KB) di Jawa Barat yang saat ini sudah mencapai 63 persen.

Prioritas lainnya, kata Teguh, membuat kampung KB sebagai pendekatan holistik intergratif yang merupakan program nasional. “Targetnya satu kampung KB per satu kecamatan se-Jabar (Jawa Barat),” ucap mantan Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Pusat ini. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

2 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


25 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

31 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.