TEMPO Interaktif, Jakarta:Peningkatan pengucuran kredit perbankan ke sektor riil perlu didukung oleh penurunan persepsi risiko hukum yang dinilai tinggi. Sebab, potensi gagal bayar debitor masih tinggi.Pakar hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, manajemen bank-bank milik pemerintah sangat takut kalau debitornya gagal bayar. "Mereka takut kena jerat hukum," tuturnya dalam Seminar Perekonomian Indonesia 10 Tahun Pascakrisis di Jakarta, hari ini. Menurut dia, sekalipun Bank Indonesia sudah melonggarkan aturan perkreditan, namun persepsi risiko hukum masih "menakutkan", maka pencairan kredit ke sektor riil akan tetap stagnan."Tanpa mengabaikan pemberantasan korupsi, persepsi risiko hukum itu harus diturunkan," kata Dekan Fakultas Hukum UI ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono mengakui, sikap kehati-hatian bank-bank negara dipengaruhi oleh faktor risiko hukum yang tinggi jika terjadi gagal bayar. "Ini jadi pekerjaan pemerintah," kata dia. Sebagai otoritas perbankan, menurut dia, Bank Indonesia sudah membuat kebijakan yang mendorong intermediasi bank ke sektor riil. Tapi, kata dia, aturan saja tidak cukup tanpa dukungan instansi lain. Sebab, perlu ada jaminan kalau risiko kredit itu dikelola dengan baik. "Kami sudah membuat delapan langkah untuk mendorong kredit," ujarnya. Hartadi menambahkan, penurunan suku bunga BI Rate tidak secara otomatis bisa mendorong pencairan kredit ke sektor riil. Sebetulnya, tutur dia, perbankan tak perlu dipaksa untuk mengucurkan kredit. Sepanjang permintaan pinjaman itu tinggi, bank tentu akan memberi. "Problemnya, sekarang ini demand kredit memang turun." Masih banyaknya "dana tidur" di Sertifikat Bank Indonesia sebanyak Rp 200 triliun, Hartadi mengakui sebagai beban terutama lantaran beban bunga yang harus dibayar cukup tinggi, yakni Rp 20 triliun per tahun. ANTON APRIANTO