TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani, mengatakan Kementerian Perhubungan telah menandatangani kerja sama pengelolaan empat pelabuhan pemerintah dengan badan usaha milik negara dan pemerintah daerah.

Empat pelabuhan itu adalah Pelabuhan Sintete, Sulawesi Selatan, yang dikerjasamakan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II; Pelabuhan Probolinggo, Jawa Timur, dengan BUP Pemerintah Provinsi Jawa Timur; serta Pelabuhan Waingapu, Nusa Tenggara Timur, dan Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan PT Pelindo III pada 10 September 2017.

“Masa kontraknya tiga puluh tahun. Kalau masih, bisa diperpanjang lagi,” ucapnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu, 14 September 2017.

Simak: Pemerintah Siapkan Dana Rp 30 Miliar Bangun Pelabuhan Ende

Sebelumnya, pemerintah merencanakan melakukan kerja sama pemanfaatan (KSP) atau kerja sama operasional (KSO) dengan BUMN, pemda, dan swasta terhadap 20 pelabuhan. Bay menuturkan kerja sama itu dilakukan agar pemerintah bisa melakukan efisiensi biaya.

“Sehingga anggaran pemeliharaannya (pelabuhan) bisa dialihkan untuk pembiayaan penting lain,” katanya.

Bay berujar, ada 16 pelabuhan lagi yang akan dikerjasamakan, yaitu Pelabuhan Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tanau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pare-Pare, Pantolon, Kendari, Biak, Fak-Fak, Sorong, dan Merauke. Pelabuhan selanjutnya yang akan dikerjasamakan adalah Pelabuhan Bitung dan Ternate.

“Sesuai dengan arahan menteri, tiap dua minggu harus ada dua pelabuhan yang diserahkan,” ucapnya.

ROSSENO AJI NUGROHO