Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya pada rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Januari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah untuk melakukan audit terhadap 6 Badan Usaha Milik Negara. Pasalnya, perusahaan itu kerugiannya kian bertambah parah setelah menerima suntikan dana Penyertaan Modal Negara (PMN).
"Komisi XI DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap BUMN penerima PMN yg merugi," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 7 September 2017.
Pasalnya, hal itu membuat heran hampir seluruh anggota DPR yang hadir pada rapat itu. "Kenapa masih rugi," ujar Melchias.
Menteri Keuangan Sri Mulyani berujar, berdasarkan data laba-rugi Badan Usaha Milik Negara tahun 2016, ada enam perusahaan yang kerugiannya bertambah. Padahal pemerintah sebelumnya telah menyuntik dana penyertaan modal negara (PMN).
BUMN yang rugi bersih 2016-nya bertambah setelah mendapatkan PMN antara lain adalah PT Dok Perkapalan Surabaya, PT Dirgantara Indonesia, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara VII, dan PT Perkebunan Nusantara III.
Sri Mulyani sependapat dengan para anggota DPR bahwa perlu adanya audit untuk bisa mendalami permasalahan ini. "Kami sudah minta audit tertentu. Kalau memang ada fraud, dari kementerian keuangan kepada Kementerian BUMN untuk melakukan (audit tertentu) kepada para BUMN-nya," kata dia.
Sri Mulyani menyatakan telah mengerahkan jajarannya untuk mengawasi penggunaan PMN itu agar terkendali dan sesuai dengan tujuan. "Saya minta seluruh jajaran terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memeriksa semua neraca dan lihat bagaimana penggunaan PMN," ucapnya.
Selanjutnya, kata Sri Mulyani, langkah mitigasi yang dilakukan adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap PMN. Selain itu juga meminta untuk melakukan efisiensi terhadap biaya operasional masing-masing BUMN.
“Kami juga telah meminta Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo untuk memanggil dan melihat kinerja dari BUMN-BUMN itu, serta meminta Menteri BUMN Rini Sumarno untuk lebih mengawasi (kinerja BUMNnya),” kata dia.
