Dibanding Negara G-20, Sri Mulyani: Utang RI Tak Mengkhawatirkan  

Reporter

Senin, 4 September 2017 20:33 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, 14 Oktober 2016. Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan utang Indonesia tidak dalam kondisi mengkhawatirkan. Dia menjabarkan sejumlah indikator pembanding dengan negara G-20.

Indikator pertama adalah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang tinggi dengan defisit kecil. Berdasarkan data April 2017, pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,6 persen dengan defisit fiskal 1,6 persen. "Size Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan negara G-20 lain," katanya dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin, 4 September 2017.

Simak: Sri Mulyani: Tak Perlu Takut Utang

PDB India tercatat tumbuh tinggi, yaitu 7,4 persen, tapi defisitnya mencapai 3,5 persen. Amerika bahkan mengalami defisit 6,7 persen dengan pertumbuhan PDB 1,3 persen.

Rasio utang Indonesia terhadap PDB pun terhitung kecil, yaitu 28 persen. Sedangkan negara tetangga, seperti Filipina dan Thailand, masing-masing 34 persen dan 42 persen. Rasio utang Amerika terhadap PDB tercatat mencapai 107 persen dan Jepang 239 persen.

Rasio utang per kapita pun masih aman. PDB per kapita Indonesia US$ 3.604 dan dibebani utang per kapita US$ 1.004. Indonesia berada di peringkat kedua setelah Filipina dengan utang per kapita US$ 984 dan PDB per kapita US$ 2.924.

Dilihat dari rasio biaya pinjaman, Indonesia masih lebih kecil dibanding negara sejenis. "Rata-rata biaya pinjaman Indonesia dengan rating BBB sekitar 5,0 hingga 5,8 persen," ujarnya. Sedangkan Brazil harus membayar 15 persen. Padahal negara tersebut memiliki rating BB dan PDB per kapita US$ 8.727, lebih tinggi dari Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan waktu jatuh tempo pinjaman pemerintah pun terkendali. Rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo utang terus menurun sejak 2014, dari sebelumnya 9,7 tahun menjadi 8,9 tahun per Juni 2017.

Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan waktu jatuh tempo utang menjadi 8,6 tahun. "Kami memang menargetkan menjadi 7-8 tahun," ucapnya. Dia menuturkan semakin panjang waktu jatuh tempo biasanya diikuti dengan biaya utang yang semakin tinggi.

Di Italia, rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo utang mencapai 6,9 tahun per Juni 2017. Adapun Spanyol menargetkan 11,5 tahun pada 2017.

Sri Mulyani juga mencatat penurunan tingkat imbal hasil Surat Utang Negara (SUN). Tingkat imbal hasil SPN tenor tiga bulan turun dari 6,01 persen pada Desember 2016 menjadi 5,33 persen pada Agustus 2017. Sedangkan tingkat imbal hasil SUN tenor 10 tahun turun dari 7,97 persen pada Desember tahun lalu menjadi 6,69 persen pada Agustus 2017.

VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

10 jam lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

15 jam lalu

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 2024 Tingkatkan Lapangan Pekerjaan

Kementerian Keuangan mencatat di tengah gejolak ekonomi global perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan mendorong peningkatan lapangan pekerjaan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

18 jam lalu

Sri Mulyani Siapkan Paket Pensiun Dini PLTU untuk Jadi Percontohan Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

19 jam lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

2 hari lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

3 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

3 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya