Sejumlah pekerja menyelesaikan infrastruktur untuk pembangunan terminal kereta api di Bandara Internasional Kualanamu Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Kamis (29/11). ANTARA/Septianda Perdana
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap swasta berpartisipasi mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur Kementerian Perhubungan yang akan berjalan tahun depan.
“Saya ingin proyek semacam kereta Maros-Pare-pare, LRT (kereta ringan) Bandung, LRT Surabaya itu kita kasih ke swasta. Jadi katakanlah kita hanya membiayai 30 persen dari investasi. Yang 70 persen dibiayai swasta,” ujar Budi saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.
Mengenai skema kerja samanya, Budi akan mengkajinya lagi. Namun hal yang paling diharapkannya adalah swasta dapat terlibat lebih banyak melalui program kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Hal itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi lantaran terbatasnya anggaran pemerintah. “Kalau dikalkulasi, kemampuan pemerintah ini hanya 30 sampai 40 persen. Contohnya, proyek Pare-pare ke Maros itu kan anggarannya lebih dari Rp 10 triliun, kita alokasikan hanya Rp 4 triliun,” ucapnya.
Budi berharap tetap adanya alokasi pemerintah untuk membiayai sebagian proyek itu dapat menarik pihak swasta untuk berinvestasi membiayai proyek-proyek infrastruktur tersebut. “Sehingga swasta masuk tapi juga senang karena sebagian proyek sudah diinvestasikan oleh pemerintah.” Pasalnya, Budi berujar, proyek-proyek Kementerian Perhubungan tahun depan diperkirakan akan lebih besar daripada tahun ini.
Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 48,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Nilai ini meningkat sekitar 18 persen bila dibandingkan dengan nilai APBN-P 2017, yakni Rp 40,8 triliun. Meski naik, Menteri Budi menilai dana itu masih belum cukup untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang akan direncanakan terlaksana pada 2018.
“Karena inisiatif kita banyak, seperti angkutan massal dalam kota dan antarkota. Karena itu, memang tidak ada pilihan. Kami ingin mengundang swasta masuk ke proyek infrastruktur,” kata Budi.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
