TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah pada tahun 2018. Meskipun, alokasi belanja untuk infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 hanya naik tipis 5,6 persen dibanding tahun ini, menjadi Rp 409 triliun.

Menurut Darmin, tahun depan, pemerintah akan lebih banyak melibatkan peran swasta dalam membangun infrastruktur. "Pemerintah merumuskan kebijakan supaya lebih banyak peranan swasta dalam dunia usaha di Indonesia," ujar Darmin di Gedung Kemenko Perekonomian, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Agustus 2017.

Darmin mengatakan pemerintah akan mendorong swasta untuk berperan lebih dengan menjalankan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Melalui banyaknya proyek BUMN,pemerintah juga dapat mengundang swasta untuk dapat mengelola proyek-proyek infrastruktur. "Kepemilikannya tetap pemerintah. Jadi, tetap dapat duit," ucapnya.

Pemerintah berharap peran infrastruktur dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,4 persen pada 2018 serta mengurangi kesenjangan antar-wilayah. Dalam RAPBN 2018, belanja infrastruktur mendapat alokasi sebesar Rp 409 triliun dari total belanja Rp 2.204,4 triliun. Dana itu untuk pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, perumahan dan permukiman, jalur kereta, bandara dan informasi dan telekomunikasi.

CAESAR AKBAR|SETIAWAN ADIWIJAYA