Ketua DPR Setya Novanto (tengah) mengangkat tangan didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) dan Agus Hermanto (kanan) seusai memberikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto menyatakan tidak akan ada perubahan pada konfigurasi kepemimpinan DPR. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta pemerintah agar memperhatikan daya beli masyarakat yang dinilai mengalami pelemahan. Di mata Agus, pemerintah saat ini terlalu fokus mengejar investasi untuk mendorong pembangunan infrastruktur.
"Sektor ekonomi kita kan turun cukup drastis," kata Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017. Melemahnya ekonomi Indonesia di sektor konsumsi, menurut dia, harus menjadi perhatian pemerintah.
Politikus Partai Demokrat itu menyatakan melemahnya daya beli masyarakat bisa berdampak ke sektor industri. Agus menilai bila kinerja industri menurun dalam jangka panjang akan berdampak kepada pengangguran. "Pemerintah mesti cepat recovery," ucapnya. Ia meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk masyarakat menengah bawah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kondisi masyarakat Indonesia saat ini mengalami tahapan perubahan pola konsumsi.
Darmin mencontohkan, pada masa kecil, orang menganggap membeli baju baru merupakan hal yang membanggakan. Namun sekarang tidak demikian. Orang lebih cenderung membelanjakan uangnya untuk kebutuhan lain, seperti rekreasi atau gaya hidup lain.
“Sebenarnya sama seperti yang disampaikan Presiden, bahwa kelompok menengah atas melihatnya tidak sekadar mulai makin terbiasa belanja pakai online, tapi konsumsinya mulai mengarah ke rekreasi. Sedangkan kami terlalu banyak memperhatikan di indeks retail, padahal ada yang lain,” kata Darmin terkait pelemahan daya beli.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.