Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono saat meninjau pembangunan jalan tol Batang-Semarang, Jawa Tengah, 11 Juni 2017. TEMPO/Arkhelaus Wisnu
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyiapkan 35 wilayah pengembangan strategis (WPS). Program ini bertujuan menanggulangi persoalan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang tidak merata.
Menurut Basuki, konsep perencanaan WPS tersebut akan menciptakan integrasi pembangunan infrastruktur di dalam suatu kawasan, salah satunya dengan terciptanya konektivitas multimoda.
Basuki menyebutkan integrasi pembangunan infrastruktur PUPR secara khusus ditujukan untuk mendukung 17 kawasan industri prioritas dan 10 kawasan ekonomi khusus (KEK), 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN)—tiga di antaranya ditetapkan sebagai prioritas, 12 kawasan metropolitan, 40 kawasan pedesaan prioritas, 13 provinsi lumbung pangan nasional, dan pengembangan kawasan perbatasan.
“Semua kawasan ini harus kami dukung dengan pembangunan infrastruktur PUPR,” katanya melalui pernyataan tertulis, Kamis, 10 Agustus 2017.
Basuki mengatakan, saat ini, Kementerian terus berupaya keras mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan saat ini akan memberikan kontribusi dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kawasan serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.
“Membangun infrastruktur tidak serta merta mengurangi kesenjangan karena harus bersamaan dan menjadi bagian dari pengembangan wilayah dan kawasan. Tanpa diikuti dengan pengembangan sektor-sektor produktif dalam kawasan, kesenjangan akan semakin lebar,” ujarnya.
