TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan anggota dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hari ini, 10 Agustus 2017. Seusai pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Jokowi meminta OJK memfasilitasi kehadiran instrumen baru di sektor pembiayaan, termasuk untuk proyek infrastruktur.

Presiden Jokowi berharap, menurut Sri Mulyani, OJK mendukung penerbitan instrumen pembiayaan untuk jangka menengah atau panjang. "Sehingga seluruh proyek infrastruktur bisa jalan dan didanai masyarakat," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Tak hanya itu, dia melanjutkan, akses pinjaman bagi pelaku usaha kecil dan menengah harus terus dibuka dengan tingkat suku bunga yang terjangkau.

Awak OJK yang hadir dalam pertemuan yang berjalan sekitar satu setengah jam itu adalah Ketua OJK Wimboh Santoso serta anggota OJK, Nurhaida, Tirta Segara, Riswinandi, Heru Kristiyana, Hoesen, dan Ahmad Hidayat. Sri Mulyani hadir mendampingi Jokowi.

Sekuritisasi juga menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Sri Mulyani mengatakan sekuritisasi merupakan bagian dari inovasi agar lembaga keuangan atau badan usaha milik negara (BUMN) bisa berinovasi pada instrumen pembiayaan. Setidaknya ada dua BUMN yang tengah serius melakukan sekuritisasi, yaitu PT PLN (persero) dan PT Jasa Marga Tbk.

Anggota OJK, Hoesen, mengatakan instrumen investasi kedua BUMN itu ialah Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA). Ia menyebut Jasa Marga menargetkan meraih dana Rp 2 triliun, sedangkan PLN sekitar Rp 10 triliun. "Bandara Kertajati bentuk produknya nanti RDTP (reksa dana penyertaan terbatas) sekitar Rp 1 triliun," kata dia.

Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan pertemuan dengan Presiden Jokowi merupakan perkenalan setelah para anggota resmi diangkat sumpah oleh Mahkamah Agung. Kepada OJK, dia melanjutkan, Presiden Jokowi meminta agar sektor keuangan berjalan stabil. "Ikut membantu menjaga kesinambungan pembiayaan ekonomi dalam membiayai pembangunan," ucapnya.

ADITYA BUDIMAN