Menteri BUMN Rini Soemarno tengah meninjau persiapan Open Traffic Simpang Susun Semanggi, 28 Juli 2017. TEMPO/INGE KLARA
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan pencopotan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Dwina Septiani Widjaja tidak sebabkan oleh beredarnya hasil riset reshuffle kabinet Jokowi. Dalam hasil riset itu, Menteri Badan usaha Milik Negara Rini Soemarno diprediksi masuk daftar menteri yang bakal diganti.
Menurut Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo, dicopotnya Dwina dari jabatannya karena Dirut BPUI tersebut diangkat sebagai staf khusus Rini di bidang pasar modal dan opsi pendanaan untuk proyek BUMN."Bukan karena itu (riset). Kalau (dicopot) karena riset, Bu Dwina malah tidak dipakai sebagai staf khusus Ibu Rini," kata Gatot saat dihubungi, Rabu, 9 Agustus 2017.
Gatot menambahkan, pihaknya sudah lama berencana mencopot Dwina dari jabatannya. "Kami sudah lama merencanakan mengganti beliau karena sudah sembilan tahun jadi direksi."
Pada 28 Juli 2017 lalu, Dwina Septiani Widjaja benar-benar dicopot dari Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Kabar pencopotan Dwina sudah santer beredar sejak pertengahan Juli lalu setelah bocornya hasil riset PT Bahana Sekuritas, anak usaha BPUI.
Dalam riset yang mencantumkan nama analis Bahana Sekuritas, Harry Su, tersebut disebutkan prediksi perombakan kabinet jilid 3 oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Reshuffle diperkirakan memberikan dampak netral cenderung positif terhadap iklim pasar modal di Indonesia.
Hasil riset Bahana Sekuritas itu pun menyebutkan kemungkinan pergantian pos menteri. Salah satu yang akan dilakukan reshuffle adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Dalam riset itu, Rini kemungkinan akan menggantikan posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan BPUI Fajar Wibhiyadi mengatakan pencopotan Dwina dilakukan bersamaan dengan penunjukan Direktur Operasional BPUI Eko Yuliantoro sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut BPUI. Penunjukan Eko dilakukan oleh Dewan Komisaris BPUI.
Sementara itu, menurut Fajar, Direktur Utama BPUI yang definitif akan ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Gatot tidak menjawab saat Tempo menanyakan kapan RUPS akan dilaksanakan. "Kami sedang mencari siapa Dirut BPUI yang baru," kata Gatot.
