TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suhariyanto menegaskan daya beli masyarakat masih kuat. Ini terbukti dari kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih dominan. "Konsumsi masyarakat masih tumbuh kuat. Semua komponen tidak ada yang negatif," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2017.

Menurut Suhariyanto, berdasarkan laju pertumbuhan PDB menurut pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh signifikan pada triwulan kedua 2017, yaitu 4,95 persen (year-on-year). "Dibanding triwulan pertama yang 4,94 persen, dia lebih tinggi sedikit."

Suhariyanto menyebut konsumsi rumah tangga menyumbang 2,65 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua 2017, yang tercatat 5,01 persen. Kategori makanan dan minuman restoran dan hotel tumbuh 5,87 persen, sedangkan makanan dan minuman 5,24 persen.

Namun, Suhariyanto mengingatkan, rumah tangga di Indonesia tumbuh dari lapangan bawah ke atas dengan perilaku yang berbeda-beda. "Dari berbagai indikator, kita perlu memberikan perhatian lebih kepada masyarakat bawah. Di sana ada indikasi upah riil buruh bangunan turun meskipun nominal naik. Upah buruh tani juga turun," ucapnya.

Kemudian, untuk perilaku rumah tangga menengah ke atas, terdapat transaksi debit dan kredit yang masih cukup tinggi. "Jadi masyarakat menengah ke atas ada indikasi persentase yang ditabung lebih tinggi." Hal itu, menurut Suhariyanto, disebabkan oleh faktor psikologis yang memperhatikan perekonomian global, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selanjutnya, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga tercatat menguat, yaitu 5,35 persen (year-on-year) pada triwulan kedua 2017. Suhariyanto mengatakan pertumbuhan itu didorong oleh investasi bangunan, kendaraan, dan peralatan lain.

Realisasi belanja pemerintah untuk belanja modal juga tercatat meningkat dibandingkan dengan triwulan kedua tahun lalu. "Belanja modal pemerintah cukup bagus. Ini akan memberikan sinyal positif kepada swasta," ujarnya.

Menurut BPS, realisasi belanja pegawai turun karena adanya pergeseran pembayaran gaji ke-13. "Tahun lalu jatuh di bulan Juni, masuk triwulan kedua. Tahun ini di triwulan ketiga karena baru Juli turun," kata Suhariyanto. Dia menambahkan, realisasi belanja barang juga menurun sebagai bentuk efisiensi biaya, seperti perjalanan dinas, sosialisasi, seminar, pemeliharaan, dan perlengkapan alat tulis kantor.

"Tapi untuk realisasi belanja sosial yang dibutuhkan masyarakat lapisan bawah meningkat 18,61 persen," tutur Suhariyanto.

GHOIDA RAHMAH