TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto mengatakan proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan light rail transit atau LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) ditargetkan selesai pada September 2017. Kepemilikan tanah dalam proyek ini dikategorikan dalam dua golongan, yaitu milik negara dan swasta.

"Yang tanah milik pemerintah itu semua sudah bisa dikerjakan, yang tanahnya swasta sebagian besar juga sudah bisa, tinggal satu-dua yang masih perlu pembicaraan lebih lanjut," ujar Budi seusai rapat di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Thamrin, Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2017.

Budi menuturkan proses arbitrase untuk lahan-lahan tersebut juga sudah berjalan dan akan memasuki tahap penyempurnaan. Salah satu titik lahan milik swasta yang masih dalam proses pembebasan itu adalah untuk keperluan depo LRT di Bekasi Timur.

Lahan yang akan dibebaskan di Bekasi Timur itu seluas 10 hektare, di mana 5 hektare di antaranya merupakan tanah yang dimiliki Adhi Karya. Untuk dana pembebasan lahan proyek yang tersisa akan ditalangi Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp 1,6 triliun.

Simak pula: Perpres LRT Terbit, Ini Perkembangan Proyek LRT Jakarta

Menurut Budi, tidak terlalu banyak lahan yang perlu dibebaskan, karena sebagian besar berada di jalan atau lahan milik negara. "Ya, di Bekasi Timur untuk depo itu sama kemudian di sepanjang perjalanan, paling 5 hektare."

Budi optimistis permasalahan lahan untuk proyek pembangunan LRT akan segera selesai, sehingga pengerjaan sepenuhnya dapat dimulai. "Mungkin pada September semua akan selesai. Jadi khusus tanah ini relatif sudah selesai dan enggak ada masalah," ucapnya.

Terkait dengan pinjaman dana pembangunan dari perbankan, Budi berujar, sebagian telah dicairkan. "Sudah berjalan, sekitar Rp 2 triliun per sekarang," katanya. Perkembangan pembangunan saat ini telah mencapai 18 persen.

GHOIDA RAHMAH