Darmin: 245 Proyek Strategis Nasional Butuh Rp 4.000 Triliun

Reporter

Selasa, 1 Agustus 2017 17:50 WIB

Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memiliki 245 proyek strategis nasional (PSN), satu program ketenagalistrikan, dan satu program industri pesawat yang akan dibangun. Ratusan proyek itu, menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menelan biaya hingga Rp 4.197 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berujar, proyek terbanyak masih berada di Jawa. "Ada 93 PSN dengan biaya Rp 1.065 triliun," kata Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2017.

Di Sumatera, menurut Darmin, terdapat 61 PSN dengan biaya Rp 638 triliun. Adapun di Sulawesi terdapat 27 PSN dengan biaya Rp 155 triliun, di Kalimantan terdapat 24 PSN dengan biaya Rp 564 triliun, serta di Bali dan Nusa Tenggara terdapat 15 PSN dengan biaya Rp 11 triliun.

Di Maluku dan Papua, terdapat 13 PSN dengan biaya Rp 444 triliun. Sementara itu, yang melintas antar pulau, terdapat 12 PSN, satu program listrik 35 ribu megawatt, dan satu program industri pesawat yang akan menelan biaya hingga Rp 1.320 triliun.

Baca: JICA Garap Empat Proyek Infrastruktur Nasional


Pada Juni lalu, pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Peraturan tersebut mengubah jumlah PSN menjadi 245 proyek, satu program ketenagalistrikan, dan satu program industri pesawat.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan jumlah PSN sebelumnya hanya sebanyak 225 proyek. Dari jumlah tersebut, 20 proyek telah selesai dan 15 proyek dikeluarkan. Kemudian, ditambahkan 55 proyek baru dalam daftar.

Dengan revisi tersebut, daftar PSN prioritas pun berubah. Sebelumnya terdapat 30 PSN prioritas. Namun lima proyek dikeluarkan karena pembangunannya tidak bisa tercapai sebelum 2017. "Kemudian, kami tambah 12 proyek prioritas yang baru sehingga totalnya ada 37 proyek prioritas," ujarnya.

Menurut Wahyu, 37 PSN prioritas tersebut terdiri dari proyek jalan tol, proyek perkeretaapian, proyek pelabuhan, proyek ketenagalistrikan, proyek minyak dan gas bumi, proyek air minum, air limbah, dan bendungan, serta proyek energi yang berasal dari sampah.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

16 Agustus 2023

Bantu Lukas Enembe Bikin Rekening, Saksi Tak Tahu Ada Transferan Rp 806 Juta

Saksi Teknisi ATM mengaku tidak tahu terkait transferan dana dari Lukas Enembe yang masuk ke rekeningnya

Baca Selengkapnya

Tutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan

22 Juni 2023

Tutupi Utang Proyek Infrastruktur, Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan

PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk coba menutupi utang-utang proyek infrastruktur dengan merekayasa laporan keuangan.

Baca Selengkapnya

Hadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring

12 Juni 2023

Hadapi Sidang Dakwaan, Lukas Enembe Dihadirkan Secara Daring

Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pada Senin, 12 Juni 2023.

Baca Selengkapnya

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

6 Juni 2023

Rijatono Lakka Penyuap Lukas Enembe Dituntut 5 Tahun Penjara

Rijatono Lakka, Direktur PT Tabi Bangun Papua yang juga terdakwa penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, dituntut pidana 5 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Pengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK

9 Mei 2023

Pengacara Lukas Enembe Pakai Baju Toga Saat Diperiksa KPK

Pengacara Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Stepanus Roy Rening memakai baju toga saat mendatangi KPK

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit

5 Mei 2023

Kuasa Hukum Lukas Enembe Batal Diperiksa KPK Lantaran Sakit

Kuasa hukum Stepanus Roy Rening, Emmanuel Herdiyanto, mengatakan pengacara Lukas Enembe tersebut berhalangan hadir memenuhi panggilan KPK karena sakit

Baca Selengkapnya

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel

2 April 2023

Lukas Enembe Ajukan Praperadilan soal Penetapan sebagai Tersangka ke PN Jaksel

Lukas Enembe mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanannya oleh KPK ke PN Jaksel

Baca Selengkapnya

Pemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan

24 Maret 2023

Pemberi Suap Lukas Enembe Segera Disidangkan

Pengusaha Rijantono Lakka yang merupakan penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe segera disidangkan.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.

Baca Selengkapnya

KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.

Baca Selengkapnya