Simpanan Pemerintah Daerah di Perbankan Meningkat

Reporter

Editor

Setiawan

Selasa, 1 Agustus 2017 08:39 WIB

Ilustrasi rupiah. TEMPO/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, mengatakan posisi simpanan pemerintah daerah di perbankan pada akhir Juni 2017 mencapai Rp 222,6 triliun.

Simpanan pemerintah daerah terdiri atas giro, deposito, dan tabungan. "Jumlah tersebut lebih tinggi Rp 7,9 triliun dari posisi simpanan pemda di perbankan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 214,7 triliun," ujarnya, Senin, 31 Juli 2017.

Lima provinsi yang memiliki simpanan perbankan terbesar hingga akhir Juni 2017 adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 19,09 triliun, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 7,94 triliun, Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 5,08 triliun, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 4,81 triliun, dan Provinsi Papua sebesar Rp 4,02 triliun.

Adapun lima kabupaten yang memiliki simpanan perbankan terbesar adalah Kabupaten Badung, Bali sebesar Rp 1,73 triliun, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebesar Rp 1,56 triliun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebesar Rp 1,44 triliun, Kabupaten Nias, Sumatera Utara sebesar Rp 1,38 triliun, dan Kabupaten Tangerang, Banten sebesar Rp 1,37 triliun.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN Perubahan sebesar 5,2 persen. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, target tersebut didasarkan pertumbuhan tingkat konsumsi yang tetap di atas 5 persen. “Selama investasi bisa tumbuh lebih baik, di mana tahun lalu tumbuh 4 persen. Kalau perkiraan konsumsi tumbuh di atas 5 persen tahun ini, akan menunjukkan momen positif,” ujarnya.

Boediarso menjelaskan, posisi simpanan pemerintah daerah Rp 222,6 triliun tersebut terdiri atas giro sebesar Rp 140,7 triliun atau 63,2 persen, deposito Rp76,6 triliun atau 34,4 persen, dan tabungan Rp 5,3 triliun atau 2,4 persen.

Jika dibandingkan dengan posisi simpanan pemerintah daerah pada Mei lalu sebesar Rp 244,5 triliun, terdapat peningkatan penyerapan pada Juni hingga Rp 21,9 triliun. Boediarso mengatakan penurunan posisi simpanan pemerintah daerah ini disebabkan, salah satunya, rendahnya realisasi pendapatan daerah dari belanja daerah hingga Juni 2017.

"Sampai akhir Juni, realisasi pendapatan daerah hanya Rp 85,1 triliun, sementara realisasi belanja daerah pada periode yang sama mencapai Rp 107,04 triliun," kata Boediarso.

Selain itu, terjadi peningkatan pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan realisasi belanja daerah, baik belanja modal maupun belanja barang dan jasa, ikut meningkat. Sedangkan lima kota yang memiliki simpanan perbankan terbesar hingga akhir Juni 2017 adalah Kota Surabaya, Jawa Timur sebesar Rp 2,30 triliun, Kota Cimahi, Jawa Barat sebesar Rp 1,84 triliun, Kota Tangerang, Banten sebesar Rp 1,32 triliun, Kota Magelang, Jawa Tengah, sebesar Rp 1,18 triliun, Kota Medan, Sumatera Utara, sebesar Rp 1,08 triliun.

DESTRIANITA | ANTARA

Berita terkait

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

3 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

5 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

6 hari lalu

Hilirisasi Banyak Dimodali Asing, Bahlil Sentil Perbankan

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal dominasi penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing ke sektor hilirisasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

7 hari lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

9 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

11 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

12 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Meski Sama-sama Entitas Perbankan Ketahui 6 Perbedaan BPR dan Bank Umum

16 hari lalu

Meski Sama-sama Entitas Perbankan Ketahui 6 Perbedaan BPR dan Bank Umum

Bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank umum merupakan dua entitas keuangan yang memberikan layanan perbankan. Apa perbedan keduanya?

Baca Selengkapnya

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

16 hari lalu

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

Dalam empat bulan di 2024 ada 10 bank perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Baca Selengkapnya

15 Perusahaan Terbaik untuk Kembangkan Karier Versi LinkedIn, Banyak di Sektor Keuangan

19 hari lalu

15 Perusahaan Terbaik untuk Kembangkan Karier Versi LinkedIn, Banyak di Sektor Keuangan

Jaringan profesional LinkedIn merilis daftar Top Companies 2024 edisi ketiga untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya