Jokowi Ingin Kepala Daerah Percepat Waktu Perizinan Bagi Investor

Reporter

Kamis, 27 Juli 2017 17:52 WIB

Presiden Jokowi bersiap memimpin rapat terbatas tentang perkembangan implementasi program pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, 25 Juli 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui ekspor Indonesia di bidang komoditas mengalami penurunan karena pengaruh kondisi pasar yang lesu. Penurunan itu tak hanya dirasakan di Indonesia, namun juga negara-negara di Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika lain.

“Perlu saya ingatkan lagi, yang namanya urusan perizinan itu betul-betul tolong diperbaiki total. Agar kecepatan itu ada. Jangan sampai masih saya dengar ngurus izin berbulan-bulan dan masih ada yang lebih dari satu tahun,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis, 27 Juli 2017.


Baca: Bank Dunia Minta Indonesia Tak Istimewakan BUMN


Melihat sulitnya menggenjot impor, Jokowi menekankan untuk membuka peluang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui investasi dengan cara mendatangkan investor ke Indonesia. Untuk membuka peluang itu, ia meminta agar urusan perizinan bagi investor asing dipercepat waktunya terutama bagi izin di daerah.

Menurut Jokowi, urusan perizinan seharusnya bukan lagi dalam hitungan tahun, bulan, minggu ataupun hari, karena era sekarang telah memasuki zaman di mana teknologi informasi berkembang pesat. “Urusan harusnya sudah jam, kalau urusan izin itu. Bagaimana ubah sistem agar izin bisa keluar dalam kurun jam,” kata Jokowi.

Ia juga menyebut perizinan di pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk mengurus sembilan izin, diperlukan waktu setidaknya hanya tiga jam. Hal itu telah berjalan lebih dari satu tahun.

“Izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan TKA, izin mempekerjakan TKA, angka pengenal importir produsen, nomor induk kepabeanan, surat keterangan informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari tiga jam,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, yang menyebabkan masalah sulitnya negara lain berinvestasi di Indonesia pangkal masalahnya berasal dari diri sendiri, yakni banyaknya peraturan yang membuat sistem untuk investasi menjadi lambat.

“Daerah mustinya lebih cepat dari ini. Dengan scope yang lebih kecil harusnya bisa," kata Jokowi. "Kalau masih saya dengar izin itu keluar masih minggu, bulan, apalagi tahun, ditertawakan kita nanti."

DESTRIANITA

Berita terkait

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

53 menit lalu

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.

Baca Selengkapnya

Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

2 jam lalu

Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

Kadin menggelar panel diskusi sebagai rangkaian dari SIWW 2024. Akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca Selengkapnya

BRI Danareksa dan Succor AM Jalin Kerja Sama, Bidik Kenaikan AUM 50 Persen

3 jam lalu

BRI Danareksa dan Succor AM Jalin Kerja Sama, Bidik Kenaikan AUM 50 Persen

Sucor Aset Management menjalin kerja sama dengan BRI Danareksa Sekuritas untuk distribusi produk investasi reksa dana. Seperti apa targetnya tahun ini

Baca Selengkapnya

CIMB Niaga Gandeng Principal Indonesia, Luncurkan Reksa Dana Syariah Berdenominasi Dolar AS

3 jam lalu

CIMB Niaga Gandeng Principal Indonesia, Luncurkan Reksa Dana Syariah Berdenominasi Dolar AS

Bank CIMB Niaga bekerja sama dengan Principal Indonesia untuk meluncurkan Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

3 jam lalu

Presiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Pendidikan Dokter Spesialis menjadi penting mengingat rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk.

Baca Selengkapnya

Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

10 jam lalu

Eks Menteri Keamanan Panama Menang Pilpres dengan Dukungan Mantan Presiden

Eks menteri keamanan Panama memenangkan pilpres setelah menggantikan mantan presiden Ricardo Martinelli dalam surat suara.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

12 jam lalu

Terpopuler: Kemenperin akan Panggil Manajemen Sepatu Bata, Zulhas Sebut Pelaku Usaha Jastip Wajib Ikut Aturan

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memanggil manajemen PT Sepatu Bata Tbk., imbas penutupan pabrik alas kaki itu di Purwakarta, Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

21 jam lalu

Luhut Punya Kabar Baru Soal Rencana Investasi Tesla di Indonesia

Selain Indonesia, ada negara-negara lain yang membujuk Tesla untuk berinvestasi.

Baca Selengkapnya

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

22 jam lalu

Wakil Sri Mulyani Harap Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen Bisa Gaet Investor

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2024 bisa menjadi basis.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

1 hari lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya