Kasus Beras: Eks Menteri SBY Sampaikan Pembelaan PT Tiga Pilar

Reporter

Editor

Sugiharto

Sabtu, 22 Juli 2017 17:23 WIB

Gudang beras di Bekasi yang disegel polisi. Hisyam Luthfiana

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Utama PT Tiga Pilar Sejahtera Anton Apriyantono berkomentar soal kasus beras yang menimpa perusahaannya. Dia membantah bahwa perusahaan menjual beras merek Ayam Jago dan Maknyuss dengan cara penipuan.

Menurut Menteri Pertanian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, beras yang diproduksi PT Tiga Pilar sudah sesuai dengan aturan. “Tidak benar kalau beras IR64 disubsidi, tuduhan-tuduhan itu tidak benar,” kata Anton Apriyantono kepada Tempo saat dihubungi, hari ini, 22 Juli 2017.

Anton Apriyantono menuturkan subsidi hanya ada di beras raskin. Subsidinya pada pembelian, yakni beras raskin hanya untuk masyarakat miskin. Sedangkan beras jenis IR64 adalah varietas lama yang sudah digantikan oleh jenis lain, seperti Ciherang, dan sudah ada varietas baru misalnya Inpari.

Anton Apriyantono, yang masuk Kabinet SBY berkat dukungan Partai Keadilan Sejahtera, menanggapi penjelasan Ketua Satuan Tugas Pangan Inspektur Jenderal Setyo Wasisto bahwa awal kecurigaan kepolisian terhadap PT Indo Beras Unggul, anak usaha PT Tiga Pilar, bermula dari pembelian gabah kering panen dengan harga terlalu tinggi. Penetapan harga itulah yang dinilai merugikan pelaku usaha sektor penggilingan.

Menurut Setyo, PT Indo Beras membeli gabah kering panen dari petani yang sebenarnya Rp 3.600 per kilogram dengan harga Rp 4.900 per kilogram. Memang cara ini diperbolehkan tapi memiliki efek ke masyarakat yang bekerja di sektor penggilingan. Petani akan memilih menjual gabahnya ke PT Indo Beras. Kondisi tersebut bisa ditemui di sentra produksi daerah Bekasi dan Karawang.

Lebih jauh, Anton Apriyantono mempertanyakan alasan polisi mengusut kasus beras dan menyebut PT Tiga Pilar merugikan pelaku penggilingan yang membeli gabah dengan harga tinggi. Anton menilai pembelian oleh PT Tiga Pilar tidaklah signifikan. Kapasitas pabrik PT Tiga Pilar Sejahtera termasuk anak perusahaannya dalam setahun berkisar 800 ribu ton. Ia mencontohkan, di Solo PT Tiga Pilar hanya mampu menyerap gabah sebanyak 8 persen dari total produksi beras di sana.

Anton Apriyantono menilai, tidak mungkin pihaknya meraup keuntungan sebesar triliunan rupiah dengan cara tersebut seperti yang dituduhkan. Dia beralasan, omzet PT Tiga Pilar dari beras hanyalah Rp 4 triliun dalam setahun.

Adapun mengenai tuduhan dalam kasus beras bahwa perusahaannya menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) dari pemerintah, Anton Apriyantono mengatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Perdagangan tentang HET Beras baru ditandatangani dan diberlakukan pada 18 Juli 2017. HET Rp 9.000 per kilogram juga terlalu rendah karena harga rata-rata beras saat ini di atas Rp 10 ribu per kilogram. ”Dua hari (perusahaan) lakukan penyesuaian, apa mungkin?”

DIKO OKTARA

Berita terkait

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

1 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

1 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

4 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

5 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

5 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

5 hari lalu

Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?

Baca Selengkapnya

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

5 hari lalu

Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.

Baca Selengkapnya

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

5 hari lalu

Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

6 hari lalu

Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.

Baca Selengkapnya