TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah hari ini melakukan groundbreaking sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan yang masuk daftar proyek strategis nasional. Groundbreaking dilakukan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama dan financial close pada 2016.

“Proyek ini diinisiasi lebih-kurang 40 tahun lalu dan berhasil direalisasikan atas koordinasi dan kerja keras berbagai pihak terkait, baik sisi pemerintah maupun swasta,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Darmin Nasution, dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Juli 2017.

Baca: Jusuf Kalla Resmikan Proyek Air Minum Umbulan Pasuruan Hari Ini

Acara groundbreaking dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.

Darmin mengatakan proyek Umbulan merupakan salah satu ikon skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Proyek ini menelan nilai investasi total Rp 4,51 triliun untuk instalasi pengolahan air, transmisi, offtake, reservoir, dan jaringan distribusi di lima wilayah, yaitu Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik.

Simak: Jawa Timur Lanjutkan Proyek Umbulan

Proyek SPAM Umbulan berkapasitas 4.000 liter per detik dengan air baku berasal dari mata air Umbulan di Desa Umbulan, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, yang disalurkan melalui pipa transmisi air bersih sepanjang 93 kilometer.

Air minum tersebut nantinya akan dikelola Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian disalurkan ke lima Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten dan kota, sehingga dapat dinikmati oleh sekitar 1,3 juta jiwa masyarakat.

"Terbatasnya APBN tidak menghalangi pemerintah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur," kata Darmin. Dia menuturkan pemerintah akan terus mendukung secara penuh keterlibatan badan usaha swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU.

Darmin menyampaikan, setelah pelaksanaan konstruksi selesai, hal yang tidak kalah penting bagi proyek ini adalah pengelolaan proyek agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. "Dukungan dan komitmen berbagai pemangku kepentingan tetap diperlukan tidak hanya selama masa konstruksi, tapi juga selama masa operasi untuk tercapainya penyediaan air minum bagi masyarakat Jawa Timur."

Simak: Proyek Air Minum Semarang Senilai Rp 1,1 Triliun Segera Dibangun

Proyek ini mendapatkan sejumlah dukungan pemerintah dalam implementasinya. Dukungan tersebut meliputi dukungan kelayakan (VGF) sebesar Rp 818 miliar oleh Kementerian Keuangan, dukungan sebagian konstruksi berupa pembangunan jaringan pipa tapping transmisi air bersih ke reservoir PDAM, fasilitas instalasi pengolahan air Sungai Rejoso, dan perizinan untuk penempatan pipa di jalan tol oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, fasilitas penyiapan proyek (project development facility/PDF) dari Kementerian Keuangan yang dilaksanakan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

GHOIDA RAHMAH