Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution usai rapat koordinasi membahas harga gas industri di Gedung Kemenko Perekonomian, 4 Oktober 2016. Tempo/Richard Andika
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Perekonomian memangkas anggarannya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 43 miliar. Dalam rapat kerja hari ini, Badan Anggaran DPR menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Koordinator Perekonomian setelah pemangkasan dalam APBN-P 2017.
Dalam APBN 2017, Kementerian Koordinator Perekonomian mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 506,77 milar. Dengan pemotongan anggaran yang telah disetujui Banggar tersebut, pagu anggaran Kementerian Koordinator Perekonomian dalam APBN-P 2017 menjadi sebesar Rp 463,7 miliar.
“Kementerian Koordinator Perekonomian siap melaksanakan pemotongan anggaran ini,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat kerja bersama Banggar tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Juli 2017.
Darmin menuturkan terdapat dua program kementerian yang akan dipotong anggarannya, yaitu dari program koordinasi kebijakan perekonomian sebesar Rp 33 miliar dan dari program dukungan manajemen dan teknis lain sebesar Rp 10 miliar.
Menurut Darmin, sebagian besar anggaran Kementerian Koordinator Perekonomian akan digunakan untuk membiayai program-program prioritas. Di antaranya roadmap e-commerce, strategi nasional keuangan inklusif, paket kebijakan ekonomi, ease of doing business, dan one map policy.
“Untuk itu, kami melakukan efisiensi yang lebih ketat dan sedikit menyesuaikan pengeluaran kegiatan yang bukan prioritas sehingga upaya pencapaian sasaran kegiatan prioritas Kemenko Perekonomian tidak terganggu,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
4 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
