Rapat Paripurna DPR Kukuhkan Dewan Komisioner OJK 2017-2022

Reporter

Editor

Setiawan

Kamis, 6 Juli 2017 13:18 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini menggelar rapat paripurna yang salah satu agendanya mengukuhkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022.

Baca: Komisioner OJK yang Baru Diharapkan Paham ...

Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, yang juga turut dihadiri oleh tujuh anggota Dewan Komisioner OJK terpilih. Laporan hasil pembahasan pemilihan calon Dewan Komisioner OJK itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR, Soepriyatno.

"Komisi XI diberikan tugas untuk melakukan pembahasan pemilihan calon Dewan Komisioner OJK dan kami pun melakukan serangkaian kegiatan," ujar Soepriyatno, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Soepriyatno menuturkan kegiatan itu dilakukan mulai tanggal 2 Mei hingga berakhir pada 8 Juni lalu. Kegiatan tersebut di antaranya meliputi rapat dengar pendapat masukan dan saran dari stakeholder, pakar, dan industri jasa keuangan, serta panitia seleksi Dewan Komisioner OJK dari pemerintah.

"Hingga pada 8 Juni Komisi XI DPR melakukan rapat internal pukul 16.00 dan memutuskan pengambilan keputusan dimulai pukul 18.30," kata Soepriyatno.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan voting melalui dua tahap. Adapun tahap pertama adalah pengambilan keputusan untuk Ketua Dewan Komisioner OJK, dari dua orang calon yaitu Wimboh Santoso dan Sigit Pramono. Dari voting tahap pertama didapatkan hasil Wimboh Santoso keluar sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK setelah memperoleh suara terbanyak.

"Voting dilakukan secara tertutup kemudian dilanjutkan tahap kedua voting untuk memilih enam calon anggota Dewan Komisioner OJK," ucap Soepriyatno.

Dari hasil voting tahap kedua diperoleh hasil enam Anggota Dewan Komisioner OJK, yaitu Riswinandi, Heru Kristiyana, Nurhaida, Hoesen, Ahmad Hidayat, dan Tirta Segara.

"Kami berharap rapat paripurna DPR dapat memberikan persetujuannya," ujar Soepriyatno.

Baca: Inilah Daftar Bos OJK 2017-2022

Pimpinan rapat paripurna, Taufik Kurniawan pun meminta persetujuan kepada seluruh anggota yang hadir hingga akhirnya keputusan pengukuhan pun disepakati. "Terima kasih atas persetujuannya," ucap Taufik. Kemudian, agenda dilanjutkan dengan perkenalan sekilas ketujuh Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 terpilih.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

13 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

22 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya