Keluarkan Resolusi Sawit, Menteri Darmin: Eropa Diskriminatif

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 22 Juni 2017 23:00 WIB

Suasana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, 14 Maret 2017. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Seskab Pramono Anung. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, akan melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa dalam waktu dekat ini. Darmin berencana untuk mendiskusikan resolusi parlemen Uni Eropa mengenai Report on Palm Oil Deforestation of Rainforests.

Untuk mempersiapkan kunjungan ini, Darmin menggelar rapat dengan beberapa menteri hari ini. "Tapi kita masih perlu mempersiapkan bahannya lebih luas karena tidak bisa hanya bicara soal sawitnya saja," kata Darmin di kantornya, Kamis, 22 Juni 2017.


Baca: Kunker ke Eropa, Pemerintah Akan Jawab Kampanye Negatif Sawit

Menurut Darmin, banyak tindakan dari Uni Eropa yang sebenarnya tidak patut untuk dilakukan. "Kita juga harus melihat bagaimana sekarang perlakuan yang kita anggap sangat diskriminatif di Eropa. Karena itu, saya minta waktu untuk disiapkan materinya," kata Darmin.

Darmin menuturkan pemerintah juga sedang berkomunikasi dengan Malaysia, salah satu negara produsen sawit, mengenai waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan ini bersamaan. "Kita akan perginya akhir Juli atau awal September. Agustus biasanya orang Eropa libur."


Baca: Kementerian Agraria Bakal Buka Data HGU Kebun Sawit ke Publik


Beberapa waktu yang lalu, parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi mengenai Report on Palm Oil Deforestation of Rainforests. Laporan itu menuding berkurangnya hutan global disebabkan peningkatan produksi dan konsumsi komoditi pertanian, khususnya sawit.

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan walaupun Uni Eropa menyatakan keputusan parlemennya bukan produk hukum dan bersifat tidak mengikat, pemerintah perlu menjawab isu-isu yang dipersoalkan dalam resolusi itu.

Airlangga berujar penjelasan pemerintah kepada Uni Eropa diperlukan agar sikap yang diambil parlemen Uni Eropa itu tidak mengganggu pembahasan Indonesia-EU CEPA (Europe Union-Comprehensive Economic Partnership). "Karena pada akhirnya pembahasan CEPA memerlukan keputusan parlemen," kata Airlangga.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Advertising
Advertising

Berita terkait

Izin Kebun Sengon Ditanami Kelapa Sawit, Bos PT Green Forestry Indonesia Ditangkap di Bandara Depati Amir

33 hari lalu

Izin Kebun Sengon Ditanami Kelapa Sawit, Bos PT Green Forestry Indonesia Ditangkap di Bandara Depati Amir

Kejaksaan menangkap Bos PT Green Forestry Indonesia yang masuk dalam DPO. Salah gunakan izin kebun sengon untuk kelapa sawit.

Baca Selengkapnya

PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

34 hari lalu

PT Timah Bantah Mitranya Garap Lahan Perusahaan Sawit Malaysia

CV El Hana Mulia dalam melaksanakan aktivitasnya tetap berada di kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.

Baca Selengkapnya

4 Perbedaan Minyak Makan Merah dengan Minyak Goreng Biasa

41 hari lalu

4 Perbedaan Minyak Makan Merah dengan Minyak Goreng Biasa

Apa saja perbedaan dari minyak makan merah dengan minyak goreng biasa?

Baca Selengkapnya

Berharap pada Minyak Makan Merah

42 hari lalu

Berharap pada Minyak Makan Merah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan pabrik minyak makan merah. Dianggap bisa menjadi alternatif minyak goreng konvensional, harga lebih murah.

Baca Selengkapnya

Kandungan dan Manfaat Minyak Makan Merah yang Dibanggakan Jokowi

43 hari lalu

Kandungan dan Manfaat Minyak Makan Merah yang Dibanggakan Jokowi

Presiden Jokowi menyebut minyak makan merah lebih murah dari minyak goreng. Apa kandungan dan manfaat minyak makan merah?

Baca Selengkapnya

Soal Minyak Makan Merah, Ini Kata Jokowi sampai Teten

43 hari lalu

Soal Minyak Makan Merah, Ini Kata Jokowi sampai Teten

Presiden Jokowi mengatakan, minyak makan merah akan menjadi tren dalam urusan goreng-menggoreng, Kementerian Koperasi bangun banyak pabriknya.

Baca Selengkapnya

Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat

52 hari lalu

Kementan Kebut Peraturan Baru soal Peremajaan Sawit Rakyat

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian atau Kementan Andi Nur Alamsyah menyatakan sedang membahas simplifikasi aturan dan persyaratan perihal peremajaan sawit rakyat atau PSR.

Baca Selengkapnya

Kementan Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat 120 Ribu Hektare Tahun Ini

53 hari lalu

Kementan Targetkan Peremajaan Sawit Rakyat 120 Ribu Hektare Tahun Ini

Dirjen Perkebunan Kementan, Andi Nur Alamsyah menyatakan bahwa tahun ini Kementan menargetkan peremajaan sawit rakyat seluas 120 ribu hekatre.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

54 hari lalu

Terpopuler: Serikat Guru Menolak Dana BOS Dialihkan untuk Makan Siang Gratis, Cawe-cawe Jokowi di Program Prabowo Menuai Kritik

Terpopuler: Rencana pengalihan dana BOS untuk program makan siang gratis diprotes serikat guru, Presiden Jokowi cawe-cawe rencana kerja Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Sawit dan Singkong Bisa Jadi Sumber Energi Hijau, Ini Kata BRIN

56 hari lalu

Prabowo Sebut Sawit dan Singkong Bisa Jadi Sumber Energi Hijau, Ini Kata BRIN

Prabowo Subianto mengatakan siap membawa Indonesia menuju swasembada energi terbarukan yang bersumber dari tanaman kelapa sawit, hingga singkong

Baca Selengkapnya