TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pemerintah semakin fokus menciptakan pemerataan ekonomi sejak akhir tahun lalu. Sejumlah paket kebijakan akan dikeluarkan untuk menekan kesenjangan sosial di tengah target pencapaian pertumbuhan ekonomi. "Dalam bulan-bulan ke depan setelah Lebaran, kami secara rutin akan luncurkan beberapa kebijakan terkait pemerataan ekonomi seperti reforma agraria, sekolah vokasi, peningkatan KUR, dan berbagai kartu bansos yang sedang diintegrasikan," katanya saat berbincang dengan media di kantornya, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2017.
Menurut Lukita, integrasi kartu bantuan sosial akan direalisasikan dalam waktu dekat. Dana subsidi pendidikan dan kesehatan yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, serta bantuan sosial lainnya akan disalurkan melalui satu kartu. "Sehingga saudara-saudara yang tidak beruntung tidak banyak memegang kartu. Dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia," kata dia.
Sejak Maret lalu, Kementerian Agraria juga terus mematangkan rancangan paket reformasi agraria melalui pendataan tanah-tanah tak bersertifikat. Pemerintah menargetkan penerbitan 5 juta sertifikat tanah hingga akhir 2017.
Selain itu, Kementerian Koordinator juga menyempurnakan rancangan paket kebijakan ekonomi jilid ke 15 tentang logistik. Fokus kebijakan ini untuk menekan biaya logistik yang muncul di antara penyedia jasa logistik, ongkos infrastruktur, dan pusat distribusi.
Lukita berharap kebijakan pemerataan ekonomi ini dapat mengeluarkan Indonesia dari jebakan berpendapatan menengah selama bertahun-tahun. "Ini targetnya panjang sampai 2035."
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
1 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
