INFO BISNIS - Salah satu proses yang harus dijalani pemerintah kota atau kabupaten yang masuk nominasi penerima Adipura adalah presentasi dan wawancara di depan Dewan Pertimbangan Adipura, praktisi pengelolaan sampah dan bidang pemasaran, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan media massa. Tahapan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pemberian Adipura.

Pemerintah Kota Gorontalo sebagai salah satu nominator penerima Adipura tahun ini memaparkan kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup di Kota Gorontalo, di Jakarta, Sabtu, 10 Juni 2017. Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan, selain masalah pertumbuhan penduduk, kriminalitas, keterbatasan fiskal dan krisis energi, 60 persen masalah kota-kota di dunia terkait soal lingkungan hidup, kenyamanan, dan keamanan. “Pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan tata kota, dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat kota itu menjadi suatu hal yang sangat penting,” kata Marten.

Marten menambahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional dan mutlak diperlukan inovasi. Sebagai kota yang pernah meraih Pengahargaan Adipura dua tahun berturut sejak tahun 2015, Pemkot Gorontalo memiliki program yang bernama “Smart” Solutions yaitu suatu pendekatan menuju kota yang layak huni dan berkelanjutan yang mencakup beberapa komponen, di antaranya smart economy, smart mobility, smart environment, dan smart living.

Lebih lanjut, dalam pengelolaan lingkungan hidup, kata Marten, Pemkot Gorontalo membaginya menjadi beberapa kategori di antaranya, pengurangan sampah dari sumbernya, perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta efisiensi pemanfaatan sumber energi dan sumber daya lainnya. “Hal ini yang menjadi fokus kami dalam mengelola lingkungan,” kata Marten.

Salah satu program yang diunggulkan dalam “Smart” Solutions adalah “gratis dari lahir hingga mati”. Program tersebut membebaskan warganya mulai dari biaya persalinan, pembuatan akta lahir, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kesehatan, pendidikan, akta nikah, hingga ambulans dan pemakaman.

“Selama masyarakat masih berpikir kebutuhan dasarnya belum terpenuhi maka program sehebat apa pun tidak akan berhasil, hal inilah yang melatarbelakangi kami membuat program tersebut,” ucap Marten.

Marten juga mengatakan, untuk mengukur tingkat kepedulian masyarakat di tingkat kelurahan maka Pemkot Gorontalo juga mengadakan lomba Adipura di tingkat kelurahan dengan kriteria yang sama dengan tingkat nasional. “Sehingga kelurahan-kelurahan ini berlomba untuk menjadi yang tebaik, terbersih, rapi dan nyaman, dan tentunya kami berikan penghargaan.”

Selain itu, Pemkot Gorontalo juga mengadakan lomba RTH di tingkat kelurahan, membangun bank sampah serta membangun Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Re-use Re-cycle (TPS3R). “Hal ini kami lakukan demi menciptakan kondisi ekonomi masyarakat yang berbasis lingkungan,” ucap Marten.

Ide unik lain yang muncul dari Pemkot Gorontalo adalah memberdayakan para narapidana sebagai tenaga kebersihan. Marten mengatakan, tenaga para tahanan tesebut merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan tanpa perlu mengeluarkan dana besar. “Kami memiliki perjanjian dengan mereka untuk menjalankan tugas secara baik serta tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain.”

Meski demikian, Marten mengatakan Adipura bukanlah tujuan. “Jika kami dapat Adipura itu berarti bahwa usaha yang kami lakukan sudah sesuai harapan.”(*)