Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menunggu detik-detik peledakan kapal nelayan asal Thailand, di Selat Dempo, Kepri, 9 Februari 2015. ANTARA/Joko Sulistyo
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbicara mengenai illegal fishing saat menghadiri Rare Side Event's The Forgotten Fisheries dalam kunjungan kerjanya ke New York, Senin, 5 Juni 2017. Illegal fishing yang disampaikan Susi menjadi bagian dari pemaparan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan bagi setiap negara.
Susi mengatakan pengelolaan perikanan Indonesia di masa lalu kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Illegal fishing telah membuat Indonesia kehilangan banyak stok ikan. Berdasarkan data statistik tahun 2003-2013, stok ikan di lautan Indonesia berkurang hingga 30 persen.
Saat menjadi pengusaha perikanan, Susi harus membeli 30 hingga 40 ton ikan di pasar setiap hari untuk diekspor ke Jepang dan Amerika Serikat. Namun, suatu hari, ia hanya mendapat ikan 100 kilogram saja dari jumlah 30 ton yang harus ia penuhi.
"Saya tidak tahu mengapa itu bisa terjadi, hingga saya menjadi menteri dan menemukan alasannya. Ternyata penyebabnya adalah praktik illegal fishing dan penangkapan yang tak memperhatikan keberlanjutan," kata Susi.
Susi lantas mengeluarkan kebijakan pemberantasan illegal fishing ketika dia diangkat menjadi menteri. Kebijakan itu juga meliputi moratorium kapal perikanan asing, pelarangan transshipment, dan pelarangan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.
Menurut Susi, kebijakan-kebijakan ini tidak mudah, terutama bagi negara kecil dan berkembang. Sebab, ia harus berhadapan dengan kepentingan bisnis multinasional dan transnasional yang besar dan terorganisasi.
Tak hanya itu, Indonesia juga mulai menata pengelolaan perikanan dengan membatasi kuota penangkapan ikan. Susi membatasi ukuran kapal yang bisa melakukan penangkapan maksimal berkapasitas 150 gross tonnage (GT) dan kapal pengangkut maksimal 200 GT. "Dengan ini pada dasarnya kami ingin menghidupkan kembali konstitusi," katanya.
Susi mengatakan segala upaya itu akhirnya membuahkan hasil. Dalam dua tahun terakhir, stok ikan Indonesia mengalami peningkatan. Data Komisi Pengkajian Ikan Nasional menyebut pada 2014 stok ikan Indonesia hanya 6,5 juta ton.
Namun pada 2016 stok ikan mencapai 12 juta ton. Angka konsumsi ikan masyarakat juga meningkat dari 36 kilogram per kapita pada 2014 menjadi 43 kilogram per kapita pada 2016.
Menurut Susi, pembatasan kuota ikan dan memerangiillegal fishing juga harus menjadi perhatian anggota PBB lainnya. Indonesia, kata dia, juga sudah membuktikan dengan stok tuna yang fantastis. Ia mengklaim sebanyak 60 persen yellow fin tuna dunia berasal dari Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Palau Tommy E. Remengesau mengungkapkan komitmen negaranya menjalankan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
"Kami berkomitmen memastikan penangkapan ikan yang kami lakukan bertanggung jawab dan menjaga kelestarian. Nelayan-nelayan yang bertanggung jawab akan memungkinkan sumber daya perikanan Palau dapat memberi manfaat lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan ekonomi kita,” ujarnya.
