TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerja sama denga PT Finnet Indonesia membentuk jaringan konektivitas koperasi dengan nama CashCoop. Ini sebagai tindak lanjut amanat presiden melalui Peraturan Presiden (Prepres) nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Baca: Kemenkop dan Kadin Dorong UMKM Menuju Ekonomi Digital
Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan koperasi harus mulai merintis jaringan konektivitas antar-koperasi di era digital agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang sudah menerapkan layanan keuangan berbasis teknologi informasi.
Sebagai tahap awal, pihaknya merintis fasilitas pembayaran elektronik yang dirancang khusus untuk koperasi dan anggota agar transaksi dapat dilakukan dengan mudah, terintegrasi, dan 24 jam. “CashCoop untuk merangsang koperasi agar meningkatkan layanan kepada anggota berbasis teknologi informasi," kata Braman di Jakarta, Senin, 5 Juni 2017.
Menurut dia, sudah saatnya koperasi bangkit dan bersinergi melalui aplikasi CashCoop yang dikembangkan apalagi hal itu sudah bisa mulai diterapkan. Melalui CashCoop, ke depannya terbuka kemungkinan bagi koperasi terkoneksi dengan jaringan penyedia layanan keuangan perbankan atau bukan bank.
CashCoop merupakan aplikasi digital layanan keuangan yang disediakan Kementerian Koperasi dan UKM untuk koperasi agar mendapatkan akses layanan keuangan dengan fitur payment point online banking (PPOB), dan e-money yang terintegrasi dengan berbagai macam biller dan layanan transaksi keuangan lainnya.
"Ini tersedia gratis, koperasi hanya perlu melakukan registrasi melalui web www.cashcoop.co.id lalu meng-input data registrasi. Koperasi akan mendapatkan SMS notifikasi berupa user dan password lalu tinggal transaksi," katanya.
Layanan itu juga dapat diunduh di Google Play, yakni CashCoop Mobile. Menurut Braman, koperasi akan mendapatkan berbagai keuntungan dengan bergabung dalam "platform" Cash Coop. "Ini caranya mudah, ada sharing pendapatan untuk koperasi dan anggota, transaksi tercatat secara sistem dan akurat, serta harga layanan kompetitif," katanya.
Baca: 2019, OJK Targetkan Inklusi Keuangan Capai 75 Persen
Braman berpendapat layanan ini dapat digunakan untuk merintis konektivitas koperasi sampai kemudian ke depan bisa terbentuk jaringan yang luas. "Tidak seketika bisa besar, tapi harus mulai dirintis," ujarnya.
DESTRIANITA
Berita terkait
LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate
3 hari lalu
LPDB-KUMKM merupakan mitra terbaik bagi koperasi dan UMKM Kota Ternate
Baca SelengkapnyaLPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir
4 hari lalu
LPDB-KUMKM melakukan penjajakan dengan industri gula nasional.
Baca SelengkapnyaMenteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan
27 hari lalu
Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.
Baca SelengkapnyaMenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
39 hari lalu
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Baca SelengkapnyaMenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
39 hari lalu
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Koalisi Sebut BUMN Dikonversi Jadi Koperasi Berbahaya, Sosok Darma Mangkuluhur yang Akan Bangun Lapangan Golf Rp 1,2 T
8 Februari 2024
Tomy menanggapi ramainya wacana BUMN dikonversi menjadi berbasis koperasi yang dilontarkan tim pemenangan Capres nomor urut 1 Anies-Muhaimin.
Baca SelengkapnyaRamai Wacana BUMN Jadi Koperasi, Koalisi: Berbahaya, 1,6 Juta Pegawai Menjadi Pengangguran
8 Februari 2024
Ketua Koalisi Masyarakat Peduli BUMN Maju Tomy Tampatty sangat menyesalkan adanya wacana BUMN dikonversi berbasis koperasi.
Baca SelengkapnyaAnies soal Narasi Pembubaran BUMN: Tidak Benar, Itu Fitnah yang Tak Masuk Akal
7 Februari 2024
Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan angkat bicara soal adanya narasi pembubaran BUMN yang belakangan ramai dibicarakan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anies dan Ganjar Kompak Sindir Politisasi Bansos di Depan Prabowo, Ide BUMN Jadi Koperasi Pengamat Sebut Pernyataannya Dipelintir
5 Februari 2024
Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak menyindir politisasi bantuan sosial atau Bansos di depan Prabowo Subianto dalam debat Capres terakhir.
Baca SelengkapnyaIde BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan
5 Februari 2024
Pengamat koperasi Suroto angkat bicara soal tanggapan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap pernyataannya tentang perubahan perusahaan negara dari basis perseroan menjadi koperasi.
Baca Selengkapnya