TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar mengatakan pihaknya tengah menyiapkan perjanjian perlindungan investasi atau investment protection agreement untuk memfasilitasi Masdar. Masdar adalah perusahaan pengembang energi terbarukan asal Uni Emirat Arab (UEA) yang ingin berinvestasi di Indonesia.

"Investasi Masdar tetap lanjut, dan kerja sama ini sebagai payungnya. Kalau sudah ada payungnya kan lebih enak," ujarnya, saat ditemui usai rapat koordinasi, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa, 30 Mei 2017.

Baca: Percepat Izin, Investasi Sektor Energi Diharapkan Melonjak Naik

Masdar sebelumnya telah menyatakan minat untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Masdar rencananya akan bekerja sama dengan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), anak usaha milik PLN.

Baca: Percepat Izin, Jonan Ingin Investasi Capai Rp 568 Triliun

Adapun listrik dari PLTS terapung di Waduk Cirata nantinya akan dijual kepada PLN dengan harga sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017, yaitu maksimal 85 persen dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik setempat.

Arcandra menuturkan perjanjian itu disusun untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi Masdar, maupun investor lain asal Uni Emirat Arab yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut Arcandra, cukup banyak permintaan perlindungan dari pihak Uni Emirat Arab yang akan ditindaklanjuti dalam perjanjian tersebut. "Misalnya mengenai ekspropriasi, nasionalisasi, lalu yang krusial yang berkaitan dengan Undang-Undang Pasar Modal kita seperti apa, kalau arbitrase nanti seperti apa."

Arcandra berujar perjanjian itu juga merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo, yang meminta untuk segera dituntaskan dalam waktu dekat. Hal itu sehubungan dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan Menteri Energi Uni Emirat Arab Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei, pada 18 Mei lalu, di mana kala itu disampaikan minat investasi senilai US$ 2 miliar atau setara dengan Rp 26,6 triliun.

Dia menambahkan perjanjian serupa nantinya tidak hanya dilakukan dengan Uni Emirat Arab saja, melainkan juga dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Negara selanjutnya yang masuk dalam rencana adalah Qatar. "Sekarang kita akan start dengan Uni Emirat Arab, semua negara penting, semua akan kita tindak lanjuti."

GHOIDA RAHMAH