Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo saat bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi E-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Tempo/Aghniadia
TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, pasca lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) menaikkan status Indonesia pada level investment grade, aliran modal yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 108 triliun. "Periode yang sama tahun lalu hanya mencapai Rp 62 triliun. Itu peningkatan yang cukup besar," ujar Agus dalam acara buka puasa bersama di Kompleks BI, Jakarta Pusat, Senin, 29 Mei 2017.
Menurut Agus, dampak kenaikan peringkat Indonesia itu sebenarnya baru akan terasa pada 6-18 bulan ke depan. Pengusaha membutuhkan waktu sebelum berinvestasi di Indonesia. "Dunia usaha paham bahwa Fed Fund Rate akan meningkat 3-4 kali tahun ini. Mereka mesti mempersiapkan diri untuk dolar AS yang semakin mahal," katanya.
Kebijakan fiskal dan perdagangan AS juga akan berdampak pada negara-negara lain, termasuk Cina, Jepang, dan Indonesia. "Kondisi global mesti diwaspadai. Walaupun Indo punya potensi besar, kondisi global tetap harus diwaspadai oleh dunia usaha," ujar Agus.
Ke depan, menurut Agus, BI akan terus memonitor adanya potensi kenaikan Fed Fund Rate. Namun, dia meyakini inflasi dan nilai tukar rupiah akan terkendali. "Itu merupakan daya tahan terhadap adanya potensi-potensi tekanan. Cadangan devisa Indonesia juga cukup baik."
Awal Mei lalu, lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P) menaikkan Indonesia pada status investment grade dengan peringkat BBB- atau outlook stabil. Menurut S&P, kenaikan peringkat itu didasarkan pada berkurangnya risiko fiskal seiring kebijakan anggaran pemerintah yang lebih realistis.
Kebijakan itu dianggap dapat membatasi kemungkinan memburuknya defisit serta mengurangi risiko peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB. S&P juga memperkirakan adanya perbaikan penerimaan negara sebagai dampak dari penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) serta pengelolaan pengeluaran fiskal yang lebih terkendali.
