TEMPO.CO, Palembang - Menteri keuangan Sri Mulyani Indrayani mengatakan proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang, Sumatera Selatan senilai Rp 10,9 triliun akan didanai menggunakan sistem multiyears selama 4 tahun. Sehingga dalam hitungannya, hutang pemerintah pada pihak PT. Waskita Karya akan selesai paling lambat tahun 2020 nanti.

“Karena kami yakini proyek akan menimbulkan aktifitas ekonomi turunannya,” kata Sri Mulyani, Rabu, 24 Mei 2017. Proyek LRT Palembang termasuk salah satu proyek strategis pemerintah di bidang infrastruktur.

Baca: Kepentok Biaya, Ini Kondisi Terakhir Proyek LRT

Dengan panjang lebih dari 23,40 kilometer dan 13 stasiun serta 1 depo tersebut diharapkan proyek dapat mengatasi kemacetan di Palembang. Proyek ini harus selesai sebelum pembukaan Asian Games pada Agustus 2018. Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan proyek akan selesai secara keseluruhan pada Mei tahun depan. Karena sebelum kedatangan kontingan Asian Games, kereta dan pelengkapan pendukung harus diuji coba.

Baca: LRT Palembang, Menhub Angsur Rp 2 Triliun

Sri Mulyani telah menggelontorkan pada pihak kontraktor PT. Waskita Karya (WK) sebesar Rp 350 miliar. Untuk tahun ini, kementerian keuangan membayar lagi sebesar Rp 1,2 triliun. Sedangkan tahun depan akan dibayarkan Rp 4 triliun.

Dari total nilai proyek Rp 10,9 triliun itu, Sri Mulyani optimistis hutang akan diselesaikan sebagian besar pada tahun 2018/2019 dan sebagian kecil sebagai pelunasan di tahun 2020.

Dia berharap Waskita Karya dapat menggandeng perbankan atau investor lain agar proyek bisa cepat selesai tanpa harus bergantung dari dana pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah akan memperhitungkan pula biaya bunga bank.

Waskita bisa meminjam uang dua tahun lebih cepat dari kemampuan APBN. Langkah tersebut dinilainya tepat untuk mengatasi persoalan keuangan negara. “Jadi kita akan bayar keseluruhan nilai proyek plus biaya bunga.”

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya berhasil menekan biaya proyek LRT di Palembang. Dari dana semula mencapai Rp 12 triliun, kementerian yang ia pimpin berhasil menekannya hingga Rp 10,9 triliun.

Penghematan tersebut berhasil dilakukan setelah pihaknya melakukan evaluasi bersama konsultan. Meskipun terjadi pengurangan biaya yang cukup besar, Budi menjamin kualitas LRT Palembang tidak akan ikut berkurang. “Karena itu sudah biasa terjadi adanya negosiasi dan komunikasi,” ujarnya.

PARLIZA HENDRAWAN