Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menghadiri acara Coffee Morning di Gedung Badan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi (BPPT), Jakarta, 24 Maret 2017. TEMPO/Destrianita
TEMPO.CO, Jakarta -- Pemerintah akan kembali melakukan kunjungan kerja ke Cina untuk menindaklanjuti pembicaraan terkait investasi sejumlah proyek yang ditawarkan pemerintah Indonesia kepada Cina pada kunjungan sebelumnya ketika saat Konferensi Tingkat Tinggi One Belt One Road (OBOR).
"Pada 19 juni akan ke Cina lagi untuk follow up semua ini," ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2017.
Dalam rencana itu, Luhut berujar akan melibatkan berbagai pihak, baik dari lembaga penelitian seperti BPPT hingga lembaga pendidikan seperti universitas. "Intinya mau minta pihak-pihak terkait dalam perencanaan ini agar nanti berjalan mulus," kata dia.
Dalam kunjungan sebelumnya, pemerintah menawarkan Cina agar berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sejumlah proyek yang ditawarkan antara lain terkait konektivitas antar wilayah dan bidang transportasi di Bitung.
"Lapangan terbang di Bitung perlu bertaraf Internasional karena sekarang di Manado tidak bisa lebih dari 2800 meter," ujar luhut. Padahal kunjungan turis di sana meningkat hingga 1.200 persen, sehingga sekarang restoran dan hotel di sana kewalahan.
Bukan hanya bandara, kata Luhut, pembangunan rel kereta yang nantinya akan terhubung hingga ke Gorontalo juga akan dibahas. Dengan demikian Bitung dapat menjadi hub ke area kunjungan wisata lainnya.
Menurut Luhut, wilayah Indonesia Tengah juga menjanjikan untuk pembangunan PLTA seperti proyek hydro power di Kalimantan Utara. “Di sana ada potensi hydropower sebesar 7700 megawatt. Sekalian membangun smelter di sana.”
Luhut menambahkan telah berdiskusi dengan CITIC salah satu perusahaan Cina terkemuka untuk mewujudkan rencana itu. Perusahaan itu tertarik bekerjasama karena mereka dapat menghemat pengeluaran biaya listrik. "Mereka mengatakan mungkin nantinya material yang masuk dari Australia dapat diproses di Indonesia, saya bilang silakan saja."
