Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melihat aksi Walikota Ridwan Kamil memotret daging sapi saat sidak pasokan barang dan pemantauan harga di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, 5 Mei 2017. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan impor daging sapi untuk pemenuhan kebutuhan nasional dinilai hanya mampu mengendalikan harga dalam jangka pendek. Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bayu Krisnamurthi mengatakan seharusnya pengendalian pasokan daging sapi dilakukan dalam jangka panjang.
“Impor sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tapi sifatnya hanya mengendalikan harga dalam jangka pendek,” kata Bayu di Jakarta, Selasa, 23 Mei 2017.
Dia menilai pemahaman ihwal konsumsi daging dan bahan pokok lain harus dicermati pemerintah agar dapat menekan harga. Hal itu menyangkut kebutuhan di tingkat industri dan rumah tangga. “Kalau tidak mampu melihat tersebut, yang terlihat hanyalah gejala, bukannya penyebab utama tidak terkendalinya harga,” katanya.
Bayu menambahkan, saat ini pola konsumsi dan pembelian daging sapi masyarakat sudah mulai berubah. Konsumen di tingkat pasar tradisional saat ini mulai melirik keberadaan daging beku. “Itu (perubahan pola konsumsi) kesempatan untuk mengendalikan harga,” katanya.
Dia juga menyarankan agar memberi nilai tambah pada semua bagian sapi sehingga memiliki nilai jual. Dengan demikian, harga daging nantinya tak menanggung seluruh harga jual.
Kementerian Pertanian mencatat kebutuhan daging sapi menjelang Ramadan hingga Lebaran 2017 masih melebihi kemampuan domestik. Kebutuhan daging sapi pada Mei 2017 mencapai 51.761 ton, sedangkan produksi dalam negeri hanya 30.354 ton.
Hal serupa juga terjadi pada perkiraan kebutuhan daging sapi memasuki Lebaran 2017. Pada Juni 2017, Kementerian Pertanian memprediksi kebutuhan bisa menembus 54.646 ton.
