TEMPO.CO, Jakarta - Tiga kementerian sepakat mendukung program Pengembangan Desa Wisata, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Koperasi dan UKM.
Program Desa Wisata akan diterapkan di kawasan Ubud, Denpasar, Bali dan menjadi percontohan bagi pengembangan desa wisata secara nasional. “Desa Wisata itu bisa berfungsi ganda. Bisa sebagai amenitas dengan homestay, akomodasi di rumah penduduk yang sudah sadar wisata,” ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya, sebagaimana dilansir dari keterangan tertulis Humas Kementerian Koperasi dan UKM pada Ahad, 21 Mei 2017.
Wilayah Ubud misalnya, menurut Arief, tak hanya akan menjadi lokasi wisata. Kawasan tersebut juga berpotensi menjadi penyeleras wirausaha usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan desa sebagai upaya menarik wisatawan. “Juga sebagai atraksi, karena berada dalam atmosfer kehidupan masyarakat desa yang hommy, kaya dengan sentuhan budaya, dan nuansa kekeluargaan yang belum tentu bisa ditemukan di negara lain.”
Menteri Desa Eko Putro Sandjojo pun menyebut desa wisata sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan dan memajukan wilayah pedesaan di Indonesia. Dia menegaskan bahwa dana desa yang selama ini dipriotitaskan untuk pembangunan infrastruktur, kini sudah dapat digunakan untuk mengembangkan perekomian pedesaan. “Termasuk untuk program desa wisata ini,” kata Eko.
Baca:
Dua Gunung Meletus, Kemenhub Keluarkan Peringatan Abu Vulkanik
Bank Syariah Mandiri Tawarkan Cicilan Emas Rp 4 Ribu Sehari
LRT Palembang, Menhub Angsur Rp 2 Triliun Mulai Tahun Ini
Adapun Sekretaris Kemenkop UKM, Agus Muharram, mengatakan pihaknya mendorong pelaku UKM di kawasan daerah desa wisata untuk membentuk koperasi wisata. Dengan berkoperasi, produk akan mudah terjual sehingga kesejahteraan anggota semakin baik.
Pengusaha UKM juga disarankan untuk memanfaatkan internet dalam pemasaran produk. "Saat ini sudah era digitalisasi. Dengan memanfaatkan teknologi, akan memudahkan pelaku UKM untuk memasarkan produknya,” ujar Agus.
Dia tak mengharapkan desa-desa wisata dikuasai oleh pengusaha besar. Untuk itu, kata dia, pemerintah siap membantu dari sisi fasilitas yang mampu meningkatkan daya saing UKM lokal. “Misalnya, membantu dalam hal pelatihan manajerial pengelolaan koperasi, pelatihan kewirausaan hingga pemasaran produk.”
Kemenkop dan UKM telah menyiapkan tenaga pendamping untuk membantu pelaku Koperasi dan UKM mengakses pembiayaan dari perbankan, saat membutuhkan modal. "Pemerintah telah meluncurkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga murah yang penyalurannya lewat sejumlah bank; lembaga keuangan non bank, dan koperasi. Pelaku UKM bisa mengakses dana ini tanpa agunanan,” ujar Agus.
YOHANES PASKALIS
